Arifin Panigoro, dari Kisah Nasi Bungkus 1998 hingga Kiprah Kelompok Jenggala

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Senin, 28 Februari 2022 12:07 WIB

Arifin Panigoro. Dok. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Arifin Panigoro meninggal pada Senin, 28 Februari 2022. Arifin meninggal saat menjalani perawatan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat.

Semasa hidup, Arifin dikenal sebagai pengusaha sukses yang mendirikan PT Medco Energi Internasional Tbk, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi swasta terbesar di Indonesia. Pria berdarah Gorontalo ini dijuluki sebagai Raja Minyak Tanah Air. Namun, dibalik itu, Arifin juga punya kiprah yang panjang di dunia politik.

Pada 1998, Arifin dikenal menyokong gerakan reformasi lewat 'nasi bungkus'. Ia disebut-sebut memberi bantuan nasi bungkus kepada mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Soeharto mundur dari kursi presiden pada Mei 1998. Nasi bungkus dari Rumah Jenggala--sebutan rumah Arifin Panigoro yang terletak di Jalan Jenggala--itu didrop di Kampus Universitas Moestopo yang tidak jauh dari Gedung DPR-MPR.

Setelah kejatuhan Soeharto, Arifin memulai karier politik dan bergabung dengan partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 1999. Arifin mewakili PDIP di DPR RI. Dalam hitungan bulan, ia naik kelas menjadi Ketua Fraksi PDIP. Pada tahun 2000, ia duduk di deretan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Pada 2002, ia menjadi Ketua Fraksi PDIP MPR RI.

Arifin menjadi salah satu sosok yang menyokong Megawati Soekarnoputri saat menggantikan posisi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dicabut mandatnya sebagai Presiden oleh MPR RI. Ia menjadi salah satu perancang agar posisi Presiden Megawati tetap stabil hingga masa pemerintahan berakhir pada 2004.

Advertising
Advertising

Arifin turut menyampaikan masukan kepada Megawati terkait posisinya sebagai presiden. "Presiden, istri presiden atau suami presiden, dan anak-anaknya tidak boleh bersentuhan dengan bisnis. Ini seperti pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kondisi ini yang harus diterima sampai masa pemerintahan 2004," kata Arifin dikutip dari wawancaranya di Majalah Tempo edisi 18 Maret 2001.

Setelah Megawati menjadi presiden, Arifin justru kerap bertentangan dengan Megawati. Pada 2003, Arifin Panigoro memotori pertemuan politikus lintas fraksi di rumahnya, Jalan Jenggala, Jakarta Selatan. Beberapa kali ada 'Pertemuan Jenggala', Arifin menolak jika forum itu dituding sebagai upaya untuk menggalang kekuatan melawan Megawati. "Bukan pertemuan anti-Mega ini," ujar dia kala itu.

Pada 2005, Arifin mundur dari keanggotaannya di DPR. Arifin kencang menyuarakan pembaharuan di lini kepengurusan PDIP dan membentuk Gerakan Pembaruan (GP) PDIP. Gerakan ini menginginkan Megawati Soekarnoputri tidak lagi memimpin PDIP.

Pada tahun yang sama, Arifin bersama 11 aktivis GP PDIP dipecat dari partai. Arifin mengadukan Megawati dan pimpinan pusat partai ke Markas Besar Kepolisian RI atas tuduhan perbuatan tak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Setelah keluar dari PDIP, Arifin mendirikan partai baru bernama Partai Demokrasi Pembaruan.

Selain di dunia politik, Arifin Panigoro juga berkecimpung di dunia olahraga. Ia merupakan penggagas munculnya Liga Primer Indonesia (LPI) pada Januari 2011.

Di akhir hayatnya, Arifin Panigoro masih terlibat di pemerintahan. Ia dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi salah satu dari sembilan anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) periode 2019-2024.

DEWI NURITA

Berita terkait

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

1 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

3 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

4 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

5 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

6 jam lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

7 jam lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

11 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya