TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan Pemerintah akan menindaklanjuti hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal insiden di Desa Wadas.

“Pemerintah menyambut baik temuan Komnas HAM dan akan mendalami lebih lanjut selagi menunggu dokumen temuan lengkap dikirimkan ke pemerintah,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Februari.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis, 24 Februari 2022 menyampaikan hasil temuan terkait peristiwa di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Temuannya menyoroti beberapa tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat serta rekomendasi langkah korektif untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Jaleswari juga menjelaskan bahwa temuan Komnas HAM terkait peristiwa Wadas memiliki signifikansi tersendiri dari keseluruhan proses. Dia mengatakan, temuan itu melengkapi upaya integral yang dilakukan pemerintah dalam menangani peristiwa Wadas, terutama di sektor keamanan dan yang terkait aktor aparat penegak hukum.

"Seluruh pihak kami libatkan dalam proses penanganan peristiwa Wadas untuk memastikan titik keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya pembangunan dapat tercapai," kata Jaleswari.

Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kantor Staf Presiden pada 11 Februari 2022, pemerintah menekankan bahwa akses dalam melakukan penyelidikan akan diberikan ke Komnas HAM dan bila terjadi pelanggaran, upaya penegakan hukum yang tegas akan dilakukan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga mengatakan bahwa rekomendasi dari Komnas HAM akan ditindaklanjuti, bahkan dalam beberapa poin sudah dilaksanakan pemerintah. Namun, kata Mahfud, rekomendasi Komnas HAM akan diterima dan pemerintah pasti menindaklanjutinya

"Sebab, sebenarnya pemerintah sudah memulai melaksanakan isi rekomendasi itu dan akan
meneruskannya. Misalnya agar dilakukan pemeriksaan dan penertiban ke dalam kepada petugas yang melanggar SOP. Insyaallah, itu akan dilakukan setelah jelas subjek, objek, dan peristiwanya,” tutur Mahfud soal insiden di Desa Wadas.

Baca juga: Apa Alasan Warga Desa Wadas Melawan Sejak 2008?