Muhadjir Minta BPBD Lobi Dinas Pendidikan Daerah Dorong Kurikulum Bencana
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Eko Ari Wibowo
Kamis, 24 Februari 2022 13:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyinggung sistem edukasi kebencanaan yang belum berjalan optimal di lapangan, terutama di sektor pendidikan. Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar melakukan lobi-lobi dengan sejumlah instansi di bidang pendidikan di daerah.
"Agar sistem edukasi kebencanaan jadi bagian di kurikulum sekolah," kata dia dalam acara Penutupan Rakornas Penanggulangan Bencana 2022, Kamis, 24 Februari 2022.
Permintaan disampaikan kepada BPBD karena Muhadjir menyebut urusan pendidikan saat ini sebagian besar ada di daerah, tidak mutlak pemerintah pusat. Muhadjir pun menjelaskan bentuk penerapannya di sektor pendidikan tak harus berbentuk mata pelajaran.
"Biasanya orang kalau udah masuk kurikulum itu, bayangannya jadi mata pelajaran," kata dia. Padahal, kata Muhadjir, kurikulum itu berarti semua aktifitas yang jadi tanggung jawab sekolah, baik pelajaran maupun non-pelajaran reguler.
Permintaan ini disampaikan Muhadjir karena sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar pencegahan bencana diutamakan. Selain itu, Jokowi juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun sistem edukasi kebencanaan di daerah rawan bencana.
Ia meminta BNPB menggali berbagai kearifan lokal di masyarakat dan melatih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. "Lakukan latihan, simulasi setiap saat jangan menunggu sampai datang bencana," ujar Jokowi pada 23 Februari.
Tak hanya soal sistem edukasi kebencanaan yang belum optimal, Muhadjir juga menyinggung karaktik bencana di setiap daerah belum terpetakan dengan rinci. Sebab seharusnya, Ia menyebut edukasi kebencanaan di kurikulum tidak bersifat generik tapi spesifik.
"Kalau langganan gunung berapi, ya mereka diberi pemehamam keterampilan terkait erupsi. Kalau banjir ya diberi pemahamam terhadap banjir, jadi spesifik," kata Muhadjir.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan melaporkan tujuh kesepakatan dalam Rakornas ini. Diantarnya seperti penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana di daerah, sampai pembangunan sistem peringatan dini bencana. "Dengan mengintegrasikan seluruh platform peringatan di kementerian dan lembaga," kata Lilik.
Baca: BNPB Lapor Jokowi: Daerah dengan BOR Rendah Miliki Kasus Kematian Covid Tinggi
