TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana di Indonesia. Salah satunya yaitu menambah vegetasi penghambat ombak tsunami hingga thypoon atau badai di pesisir pantai.

"Karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan. Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada kemudian ada, karena perubahan iklim," kata Jokowi dalam Rakornas BNPB di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 23 Februari 2022.

Jokowi menyebutkan beberapa vegetasi di antaranya mangrove dan tanaman asosiasi seperti nipah, cemara pantai, kasuarina, waru laut, ketapang, nyamplung, hingga kelapa. "Ini harus banyak-banyak kita tanam di daerah pesisi pantai yang banyak bencana tsunami atau thypoon," kata dia.

Ini adalah satu dari lima permintaan Jokowi kepada BNPB dalam rapat ini. Selain itu, Jokowi mengingatkan kalau Indonesia sebagai negara yang dilingkari oleh cincin api (ring of fire) alis gunung berapi, termasuk 35 negara yang paling rawan resiko bencana di dunia. Hampir setiap hari, kata dia, ada bencana di beberapa wilayah di Indonesia.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar rencana induk penanggulangan bencana 2020-2044 harus betul-betul dilaksanakan. Semua tahapan, kata dia, harus dilakukan secara disiplin dan konsisten.

Kedua, Jokowi meminta BNPB untuk beradaptasi dengan bencana yang datangnya tak terduga. Contohnya seperti pandemi Covid-19 yang tak terbayangkan sebelumnya. "Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Ketiga, Jokowi meminta pencegahan diutamakan, meski ada beberapa yang tak bisa dicegah seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Akan tetapi, ia menyebut banyak bencana bisa dikurangi dan dicegah seperti banjir dan longor.

Upayanya bisa dengan penenaman vegetasi dan vetifer, pembuatan bendungan, sampai pendalaman sungai dan saluran air. Ia meminta upaya pencegahan ini banyak dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keempat, Jokowi meminta BNPB membantu mengingatkan pembangunan berorientasi bencana. Perizinan-perizinan usaha, kata Jokowi, harus mempertimbangkan resiko bencana.

Pembangunan infrastruktur, kata Jokowi, juga harus mengurangi resiko bencana dan bukan menambah resiko bencana. "Sering kita lupa mengenai ini, pengarusutamaan kebijakan tangguh bencana harus lebih diutamakan," kata dia.

Terakhir, Jokowi meminta agar BNPB membangun sistem edukasi kebencanaan, terutama di wilayah rawan bencana. Ia meminta BNPB menggali berbagai kearifan lokal di masyarakat dan melatih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. "Lakukan latihan, simulasi setiap saat jangan menunggu sampai datang bencana," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Sedang Siapkan Nama Pejabat Kepala Daerah