PPP Bilang Peluang Kepala Otorita IKN Bisa Dirangkap Menteri
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Eko Ari Wibowo
Minggu, 20 Februari 2022 18:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi wajib menunjuk Kepala Otorita IKN paling lambat dua bulan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara diundangkan. UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022.
Dalam UU tersebut diatur, penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang wakil.
Pasal 4 UU IKN menyebut, Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara. Menurut tafsir Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pasal ini membolehkan Kepala Otorita dijabat oleh menteri.
"Dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, lewat keterangannya, Ahad, 20 Februari 2022.
Dia melihat peluang Kepala Otorita dijabat menteri sangat terbuka bagi kementerian terkait seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa--yang juga merupakan Ketua Umum PPP atau menteri lainnya yang ditunjuk.
"Tapi semua keputusan tentu tergantung pilihan dari Presiden Jokowi, apakah menunjuk Kepala Otorita IKN atau menunjuk salah satu menteri untuk merangkap Kepala Otorita. Yang jelas peluang itu sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN," ujar dia.
Salah seorang sumber di Istana menyebut, calon Kepala Otorita sejauh ini tak jauh-jauh dari kriteria dan nama-nama yang pernah disebut Jokowi. Namun, kata sumber tersebut, kondisi bisa saja berubah sesuai perkembangan.
Pada Maret 2020 lalu, Jokowi sempat menyebut empat nama kandidat Kepala Otorita. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro; dan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana.
Selanjutnya: Nama Ridwan Kamil mencuat...
<!--more-->
Selanjutnya: Nama Ridwan Kamil mencuat...
<!--more-->
Kemudian awal tahun lalu, Jokowi mengungkap dua kriteria calon Kepala Otorita IKN idamannya saat bertemu dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka pada Rabu, 19 Januari 2022. Dua kriteria yang disebut, yakni memiliki latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Sementara dari empat nama yang pernah disebut Jokowi itu, tidak ada satu pun yang memiliki latar belakang arsitek. Hanya Ahok dan Azwar Anas memiliki pengalaman memimpin daerah.
Adapun nama kandidat yang ditengarai memenuhi kriteria Jokowi adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Laporan Majalah Tempo pekan lalu menyebutkan, tiga pejabat yang mengetahui rencana pengisian jabatan Kepala Otorita bercerita, Jokowi mengungkapkan kepada Ridwan soal peluang dia memimpin ibu kota baru di sela-sela kunjungannya ke Bandung pada Senin, 17 Januari lalu. Setelah berdiskusi dengan Jokowi, Ridwan dan timnya disebut bersafari ke sejumlah pejabat.
Seorang anggota Panitia Khusus Rancangan UU IKN mengaku pernah bertemu dengan tim Ridwan setelah UU IKN disahkan, kemudian orang dekat Ridwan meminta taklimat mengenai isi UU IKN. Menurut orang dekatnya, Ridwan juga sempat berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menpan-RB Tjahjo Kumolo soal aturan rangkap jabatan gubernur.
Tjahjo menampik jika disebut berjumpa dengan Ridwan Kamil untuk membahas peluang rangkap jabatan kepala daerah dan kepala otorita. "Saya tidak punya kapasitas berbicara mengenai kepala otorita," ujarnya.
Sementara Ridwan mengaku belum mendapat tawaran dari Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita IKN. Menurutnya, saat mendampingi presiden dalam kunjungannya ke Bandung pada 17 Januari lalu, Jokowi hanya meminta pandangan Ridwan mengenai proyek IKN.
"Saya menerangkan dengan sudut pandang ilmu arsitektur," tuturnya.
"Saya menerangkan dengan sudut pandang ilmu arsitektur," tuturnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan, Presiden Jokowi akan mengumumkan langsung kandidat pilihannya setelah aturan turunan UU IKN rampung. "Menunggu Perpres Otorita IKN-nya rampung dulu," ujar Wandy, Ahad, 20 Februari 2022.
