TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan guru honorer mulai melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan pemerintah daerah masing-masing. Mereka adalah guru honorer yang sudah lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I pada 2021.

"Yang lulus itu sebanyak 173 ribu," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Nunuk Suryani, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Februari 2022.

Akan tetapi, jumlah ini baru 35 persen saja dari formasi yang tersedia untuk para guru. "Kami terus berusaha agar 306 ribu yang ada terisi semua di seleksi saat ini,” kata Nunuk.

Dari 173 ribu yang lulus, salah satu daerah yang telah melakukan kontrak kerja yaitu Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk 262 orang. Mereka teken kontrak pada 17 Februari kemarin, lalu akan menerima gaji dan tunjangan pada Maret 2022.

Tapi belum semua daerah melakukannya, sehingga kementerian meminta agar mereka yang lulus segera teken kontrak. “Semoga prosesnya lancar, agar para guru honorer yang lulus seleksi segera mendapatkan haknya,” ujarnya.

Nunuk juga meminta para guru honorer yang belum lulus PPPK untuk tidak berkecil hati. Sebab, kata dia, karena masih ada kesempatan untuk ikut seleksi PPPK lagi pada tahun ini.

Wakil Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I), Doni Virli Heriyanto bersyukur atas proses teken kontrak ratusan honorer ini. Ia menyebut para guru sudah menanti hingga 17 tahun lamanya.

"Rambut saya sampai rontok karena memikirkan nasib kawan-kawan honorer. Alhamdulillah, kesulitan para guru honorer berakhir dengan kemudahan,” ujar Doni.

Para guru honorer yang melakukan tandatangan kontrak kerja, kata dia, lebih banyak didominasi oleh guru honorer non-kategori. “Hal ini dikarenakan honorer K2 jumlahnya tinggal sedikit,” kata dia.

Baca juga: Ini Alasan Menpan Tjahjo Larang Kementerian dan Pemda Rekrut Tenaga Honorer