TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu pimpinan Asian Development Bank (ADB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 Februari 2022. Salah satu isu yang dibahas ialah tentang pembiayaan dari ADB.

Kepada Jokowi, ADB menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan dalam transisi energi, termasuk pembiayaan lainnya pada sejumlah proyek yang sedang berjalan. "Karena ada 14 proyek hari ini dan sudah cukup lama, 55 tahun, ADB bersama Indonesia," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang hadir dalam pertemuan, dalam keterangan tertulis.

Tidak ada keterangan apakah akan ada lagi pembiayaan baru yang akan diterima Indonesia. Terakhir, ADB telah menyetujui pinjaman senilai US$ 150 juta untuk Indonesia lewat The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF).

Mekanisme pinjaman ini pertama kalinya di Asia Tenggara. Tujuannya untuk membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDG.

Adapun dalam pertemuan ini, ada tiga pimpinan ADB yang hadir. Ketiganya ialah President ADB Masatsugu Asakawa, Excutive Director Representing Indonesia Arif Baharudin, dan Country Director ADB Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga.

Selain pembiayaan, isu lain yang dibahas adalah soal perkembangan Covid-19. Jokowi, kata Suharso, menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara keempat di dunia yang sukses melakukan vaksinasi dengan capaian 330 juta lebih. "Padahal kita adalah negara yang tidak memproduksi vaksin," kata Suharso menyampaikan ucapan Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan kinerja ekonomi Indonesia yang pada kuartal IV 2021 sudah berada di atas 5 persen. Suharso mengklaim pihak ADB memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021.

Meskipun pertumbuhan sepanjang tahun lalu 3,7 persen secara full year, kata Suharso, tapi angka tersebut dinilai sudah bagus dan dipuji ADB. "Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang amazing," ujarnya.

Pembicaraan terakhir tentang hilirisasi. Jokowi menjelaskan mengenai hilirisasi industri yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Suharso, Jokowi yakin jika hilirisasi industri bisa memberikan nilai tambah ekspor sekaligus memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia.

Jokowi, kata Suharso, menyampaikan bahwa perolehan Indonesia dari hilirisasi ini bisa 1 banding 20, contohnya dari US$ 1,1 miliar menjadi US$ 20,1 miliar. "Hanya karena satu aturan bagaimana kita tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang-barang jadi," ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Baca: Kata Anggota DPR, Calon Kepala Otorita IKN Figur Senior