Kata Anggota DPR, Calon Kepala Otorita IKN Figur Senior

Reporter

Editor

Amirullah

Kapal Motor Penumpang (KMP) melintas di Teluk Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 5 Februari 2022. Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa pilihan transportasi, salah satunya kapal ferry yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Kariangau Balikpapan-Pelabuhan Ferry Penajam lalu dilanjutkan jalur darat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memiliki nama calon Kepala Otorita IKN Nusantara.

Penyiapan Kepala Otorita IKN ini ditegaskannya telah dilakukan Jokowi seiring dengan telah ditekennya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU ini juga telah diundangkan pada Selasa, 15 Februari 2022.

"Namanya sudah di saku Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi sangat fokus agenda pembangunan IKN Nusantara," kata dia saat dihubungi, Jumat, 18 Januari 2022.

Hanya saja, dia menekankan, Kepala Negara saat ini tengah mencari hari yang pas untuk mengumumkan figur tersebut. Dia memastikan, Jokowi tidak akan main-main memilih pimpinan ibu kota baru Indonesia tersebut.

"Kapan diumumkan, saya kira Presiden Jokowi sedang menunggu hari baik. Percayalah, Presiden Jokowi tidak main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara," tegas dia.

Meski tidak menyebutkan nama calon Kepala Otorita IKN yang telah disiapkan Jokowi, Luqman memberikan bocoran bahwa yang bersangkutan adalah tokoh senior. Dia berpengalaman di bidang pemerintahan, perbankan, hingga hukum.

"Figur senior yang punya kemampuan dan segudang pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan, keuangan dan perbankan, lancar berkomunikasi dengan baik kepada semua kalangan, termasuk kelompok oposisi serta menguasai masalah-masalah hukum yang memadai," tegas dia.

Calon kepala otorita yang akan diumumkan, kata Luqman, juga merupakan salah satu tokoh yang selama ini sangat dipercaya Presiden Jokowi. Yang bersangkutan disebutnya sering diminta memberi masukan dan pertimbangan oleh presiden.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan Kepala Otorita bakal diumumkan langsung Presiden Jokowi setelah Kepres Kepala Otorita IKN selesai. Aturan tersebut, kata Wandy, ditargetkan selesai pada bulan Maret atau April 2022.

"Ya, benar (diumumkan Maret atau April)," ujar Wandy saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Februari 2022.

Mengenai nama calon terkuat yang kemungkinan dipilih oleh Jokowi sebagai Kepala Otorita, Wandy tidak mau berspekulasi. Ia mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pemilihan Kepala Otorita IKN kepada Jokowi.

"Ya, semua nama yang beredar selama ini bisa saja terpilih. Tapi lagi-lagi, ini hak prerogatif Presiden," kata Wandy. 






Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaaan RI 17 Agustus 2024

4 jam lalu

Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaaan RI 17 Agustus 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tengah menghitung hari, ada 559 hari sebelum merayakan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

4 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

5 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

5 jam lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

6 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

6 jam lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

6 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

7 jam lalu

Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor untuk mulai berinvestasi di kawasan calon ibu kota baru tersebut.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

7 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

8 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.