Pantau Vaksinasi, Jokowi Terima Laporan Penolakan di Sumenep dan Sulteng

Jumat, 18 Februari 2022 13:25 WIB

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi (kiri ke kanan) Wamenkes Dante Saksono, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji menyampaikan keterangan pers seusai meninjau vaksinasi Covid-19 di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Desember 2021. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi Jumat ini memantau proses vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah. Dalam pantauan yang dilakukan secara virtual dengan para kepala daerah, Jokowi menerima beberapa kendala vaksinasi akibat adanya penolakan dari masyarakat.

Walhasil, capaian vaksinasi masih terbilang rendah. Salah satu laporan yang diterima ialah dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Fauzi mengatakan capaian vaksinasi masih cukup rendah, khususnya pada vaksinasi kedua, baik yang untuk masyarakat umum, lansia, atau anak-anak.

"Vaksinasi dosis kedua masih 36 persen, lansia dosis kedua masih rendah, yaitu 26 persen. Tapi akan terus kami pacu agar tercapai 60 persen di akhir bulan ini," ujar Fauzi dalam laporannya ke Jokowi, Jumat, 18 Februari 2022.

Paling rendah, Fauzi mengatakan, capaian vaksinasi untuk anak baru sebesar 3,2 persen. Rendahnya tingkat vaksinasi sempat membuat kasus Covid-19 di sana melonjak dalam beberapa hari terakhir. "Jadi di Pulau Madura ini agak sedikit butuh usaha ekstra untuk pemahaman agar masyarakat mau divaksin," ujar Fauzi.

Rendahnya capaian vaksinasi akibat masyarakat yang menolak juga terjadi di Sulawesi Tengah. Wakapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Hery Santoso mengatakan per Jumat ini capaian vaksinasi dosis pertama baru 86,66, lalu dosis kedua 48,15 persen, dan 1,5 persen dosis ketiga.

Advertising
Advertising

Sementara capaian vaksinasi Covid-19 anak baru tercapai 36,14 persen untuk dosis satu dan 0,42 persen untuk dosis kedua. Rendahnya capaian vaksinasi juga terjadi di kelas lansia dengan dosis pertama 52,73 persen dan dosis kedua 29,84 persen.

"Lansia ini kami menghadapi banyak kendala. Utama adalah resistensi orang tua itu sendiri dan dari keluarganya. Lalu saat screening tidak bisa divaksin karena faktor komorbid dan rata-rata tensi yang tinggi," kata Hery.

Mendapat laporan tersebut, Jokowi meminta para kepala daerah tetap mendorong upaya percepatan vaksinasi. Menurut dia, vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan kunci utama penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Jokowi juga mengarahkan agar para kepala daerah menyasar kawasan yang padat dengan interaksi penduduk untuk menyalurkan vaksin Covid-19. "Sampaikan ke masyarakat kuncinya ada di vaksin dan prokes. Sampaikan itu. Karena 60 persen yang meninggal itu karena belum divaksin, yang sudah divaksin kondisinya tanpa gejala atau ringan," kata kepala negara.

Baca: Ganjar Pranowo Lapor Jokowi soal Persiapan Skenario Terburuk Covid-19

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

13 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya