INFO NASIONAL-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini, Pemerintah Indonesia menjadi anggota Reguler Governing Body International Labour Organization (ILO) yang memiliki hak suara dalam pemilihan Direktur Jenderal ILO, serta kepentingan besar dalam proses pemilihan, sehingga perlu mengikutinya secara seksama.

“Proses pemilihan dan hak suara Pemerintah Indonesia perlu dimanfaatkan untuk mendorong berbagai kepentingan Indonesia dalam substansi ketenagakerjaan di ILO maupun tata kelola ILO,” kata Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan pertemuan secara virtual dengan kandidat Direktur Jenderal ILO, Muriel Penicaud, di Jakarta, Kamis 17 Februari 2022.

Menaker Ida mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyambut baik visi dan misi yang diusung oleh Muriel Penicaud sebagai kandidat Direktur Jenderal ILO, dan jika terpilih dapat menyalurkan aspirasi Indonesia melalui keterwakilan staf pada organisasi ILO, baik berdasarkan kawasan maupun keseimbangan gender serta penguatan sosial dialog sebagai wadah tripartit dalam memperbaiki kualitas ketenagakerjaan.

Dia mengatakan, untuk mencapai visi misinya sebagai kandidat Direktur Jenderal ILO, Muriel Penicaud melakukan pendekatan dengan bersama-sama membangun ILO yang kuat, relevan dan modern untuk lebih adil, lebih berkelanjutan agar lebih banyak lagi dunia yang makmur. “Bersama-sama, mari membuat kemajuan sosial menjadi kenyataan bagi semua” ujar Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah mengatakan, Muriel Pénicaud juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Perancis dari bulan Mei 2017 hingga Juli 2020. “Saya dengar, saat masa kepemimpinannya, dia melakukan beberapa reformasi struktural pada penurunan pengangguran dan ketidaksetaraan yang sangat signifikan,” katanya.

Menaker Ida berharap, jika Muriel Penicaud terpilih menjadi Direktur Jenderal ILO, dapat mempercepat pencapaian visinya dengan memperjuangkan kesempatan yang melarang semua diskriminasi dan memastikan adanya keadilan sosial untuk semua.

Sementara, Muriel Penicaud berkomitmen membawa ILO menjadi organisasi yang dapat memberdayakan semua orang untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. “Termasuk melawan ketidaksetaraan dengan membangun akses universal terhadap perlindungan sosial yang memadai,” ujarnya.(*)