TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) mengkritik jalannya fit and proper test atau uji kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Kritik pertama yaitu soal gangguan teknis pada siaran langsung di Youtube Komisi II DPR yang melaksanakan uji kelayakan.

Gangguan siaran ini menyebabkan pemaparan oleh dua calon KPU August Mellaz dan Betyy Epsilon Idroos tidak terdengar jelas. Lembaga ini menyayangkan kalau ini adalah gangguan teknis, karena DPR harusnya telah mempersiapkan semaksimal mungkin.

"Apakah ada indikasi lain? saya juga tidak tahu," kata Direktur LS-Vinus Deni Gunawan, dalam konferensi pers, Kamis, 17 Februari 2022.

Sebelumnya, Komisi II DPR telah menetapkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, pada Rabu malam, 16 Februari 2022.

Adapun daftar anggota KPU yang terpilih adalah Betty Epsilon Idross, Hasyim Asy’ari, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz. Sementara anggota Bawaslu adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, Herwyn Jefler Malonda.

Kritik kedua yaitu soal etika dewan yang dinilai janggal karena menunjukkan intensitas kedekatan dan isyarat kepada calon yang diuji. Deni menyebut, salah satunya ditunjukkan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar yaitu A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra kepada calon bernama I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

"Dan saya minta supportnya sebagai orang Bali," kata Deni menirukan ucapan Bagus, pada jam ke 5 menit ke 28, di uji kelayakan hari pertama, Senin, 14 Februari.

Selain itu, Bagus juga dinilai memberi isyarat atau harapan dengan mengatakan kalimat "mudah-mudahan seterusnya tetap menjadi duta Bali di KPU RI," kepada I Dewa. Intensitas kedekatan dan isyarat semacam ini tak hanya ditemui Deni di satu calon, tapi juga beberapa calon lainnya.

Kritik ketiga yaitu soal indikasi pembunuhan karakter calon KPU dan Bawaslu. Salah satu yang disorot lembaga ini yaitu ketika uji kelayakan calon August Mellaz yang mendapatkan pertanyaan dari anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Komarudin.

Dalam uji kelayakan, pernyataan August Mellaz pada 2013 saat menjadi aktivis Lembaga Non-Pemerintah atau NGO bidang demokrasi dan pemilu kembali diungkit. Kala itu, August disebut menyatakan partai politik tidak berkontribusi terhadap penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sebentar lagi kalau terpilih, mau tidak mau partai politik jadi mitra saudara, saya minta klarifikasi dulu," kata Deni menirukan ucapan Komarudin. Hingga akhirnya, kata Deni, politikus ini pun meminta calon yang berasal NGO tak membawa kebiasaan di organisasi lama mereka saat berada di KPU.

Lalu kritik keempat yaitu soal aspirasi masyarakat tentang calon yang tidak diperhatikan oleh Komisi II. Selain itu, Deni menyebut Komisi II tidak melakukan pendalaman terhadap isu yang dimiliki oleh para calon.