TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldok merespons pernyataan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait insiden di Desa Wadas saat pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener.

"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu, 9 Februari 2022.

Sebelumnya, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga ikut bertanggung jawab karena proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pengukuran ini dilakukan Selasa, 8 Februari 2022. Aparat kepolisian diturunkan untuk mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengukur lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Penolakan oleh sebagian warga muncul, sehingga polisi menahan 64 warga. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Achmad Luthfi mengklaim polisi bukan menahan, tapi mengamankan. "Agar tidak terjadi benturan dengan masyarakat yang menerima pengukuran lahan," kata dia.

Di sisi lain, Bendungan Bener dengan nilai investasi Rp 2,06 triliun ini merupakan salah satu PSN yang tertuang di laman kppip.go.id. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100.94 meter kubik dan diharapkandapat mengairi lahan seluas 15069 hektare.

Lalu, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 Mega Watt (MW).

Selain karena bagian dari PSN, Isnur juga menyinggung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang masih diam terkait pengerahan ribuan aparat polisi ke lokasi proyek.

"Jangan2 eksekusi adalah perintah istana Merdeka. @jokowi Dan kabinetnya Masih Diam pula Jaminan Konstitusi & Pancasila terhadap warga #WadasMelawan diinjak2," kata dia, melalui akun twitternya @madisnur, dan sudah memberi izin Tempo mengutipnya.

Untuk itu, Isnur pun meminta Jokowi melakukan empat kebijakan terkait kejadian ini. Menghentikan semua operasi represif di Wadas; melepaskan semua yang ditangkap dan ditahan, serta menghetikan upaya kriminalisasi; mencopit Kapolda Jawa Tengah; dna terakhir menghentikan proses-proses penambangan quarry di Wadas.

Moeldoko belum menjelaskan secara rinci apakah aparat kepolisian di Desa Wadas akan ditarik usai kejadian ini. "Semua akan dievaluasi," kata dia.

Baca juga: KPA Sebut Kekerasan di Wadas Sudah Mengarah ke Perampasan Tanah