Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kutuk Kekerasan Terhadap Warga Wadas, KPA: Mengarah ke Perampasan Tanah

image-gnews
Wadon Wadas yang beranggotakan petani perempuan Wadas terus berjaga di hutan atau pos jaga Randu Parang. Menolak pengukuran tanah oleh BPN terkait proyek Bendungan Bener. (Dok. Istimewa)
Wadon Wadas yang beranggotakan petani perempuan Wadas terus berjaga di hutan atau pos jaga Randu Parang. Menolak pengukuran tanah oleh BPN terkait proyek Bendungan Bener. (Dok. Istimewa)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria mengutuk keras kekerasan dan intimidasi pada warga Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang terjadi saat pengukuran tanah oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Purworejo. Pengukuran yang dikawal oleh ribuan aparat kepolisian itu berakhir ricuh dan membuat 67 warga ditangkap.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menilai yang terjadi di Wadas bukan lagi proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Seharusnya, proyek PSN dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusi warga negara, mengedepankan prinsip musyawarah.

"Akan tetapi peristiwa ini sudah mengarah kepada tindakan perampasan tanah rakyat yang bersifat memaksa dengan dalih proyek-proyek pembangunan strategis untuk kepentingan nasional. Telah terbukti bahwa pengadaan tanah bagi PSN berdampak pada peningkatan perampasan tanah di berbagai wilayah," kata Dewi dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Februari 2022.

Dari laporan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) aparat kepolisian telah mendekati wilayah desa sejak Senin lalu. Tenda didirikan di Lapangan Kaliboto yang berada di belakang Polsek Bener. Malam harinya terjadi pemadaman listrik, sementara desa-desa sekitarnya masih tetap menyala.

Kemarin pagi, ribuan aparat kepolisian dilaporkan memasuki desa untuk mengawal proses pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Purworejo. Aparat keamanan juga mencopot berbagai poster yang berisikan penolakan terhadap rencana pertambangan.

Dewi mengatakan konflik agraria ini berawal dari dalih pembangunan atas nama PSN. Pemerintah menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batuan andesit. Penambangan tersebut untuk mendukung proyek pembangunan Bendungan Bener yang memiliki luas 124 hektar.

Dewi mengatakan penolakan warga bukan tanpa sebab, bukan pula karena anti pembangunan. Namun proses pembangunan ini sarat manipulasi dan menabrak berbagai peraturan perundang-undangan, korup dan disertai kekerasan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Padahal berdasarkan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan, aktivitas pertambangan tidak masuk dalam bagian kepentingan umum. Namun, Pemerintah mengacu pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang inkonstitusional, menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap kegiatan pertambangan," kata Dewi.

KPA menegaskan bersama warga Wedas untuk menolak pembangunan ini. KPA pun mendesak Kapolda Jawa Tengah untuk segera menginstruksikan seluruh jajarannya agar menghentikan tindakan intimidasi dan kekerasan di lapangan, serta menarik mundur seluruh aparat kepolisian dari Desa Wadas.

Selain itu, Kapolres Purworejo juga diminta agar segera membebaskan seluruh warga dan pendamping yang ditangkap saat mempertahankan hak atas tanah. KPA juga berharap Kapolri bisa segera mengusut berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Wadas, serta segera mengevaluasi peran dan keterlibatan aparat kepolisian dalam penanganan konflik agraria.

"Kami juga mendesak Gubernur Jawa Tengah menghentikan segala kegiatan penambangan dan proyek pembangunan Bendungan Bener yang dilakukan dengan cara merampas tanah dan ruang hidup warga," kata Dewi.

Dewi menegaskan pengukuran paksa tanah warga untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener harus segera dihentikan. Presiden Joko Widodo harus memastikan seluruh pelaksanaan PSN tidak menghilangkan hak-hak rakyat atas tanah dan ruang hidup mereka. "KPA juga mendesak pemerintah agar menghentikan model dan proyek-proyek pembangunan yang kontraproduktif dengan komitmen agenda Reforma Agraria," kata Dewi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sidang Perdana Gugatan Perdata Warga Wadas Digelar Hari Ini, Tetap Meminta Tidak Menambang Andesit

1 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak penggugat yaitu warga Wadas (sisi kiri) kepada pihak tergugat yaitu pemerintah (sisi kanan) yang masing-masing diwakili kuasa hukum di Pengadilan Negeri Sleman, DIY, Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Pito Agustin Rudiana
Sidang Perdana Gugatan Perdata Warga Wadas Digelar Hari Ini, Tetap Meminta Tidak Menambang Andesit

"Gugatan perdata ini salah satu perjuangan hukum masyarakat Wadas dari pilihan-pilihan lain," kata Ketua Tim Advokat.


5 Film Ikonik Tentang Buruh, Kisah Perjuangan Dapatkah Hidup Layak dan Kesejahteraan

6 hari lalu

Ilustrasi buruh perempuan. shutterstock.com
5 Film Ikonik Tentang Buruh, Kisah Perjuangan Dapatkah Hidup Layak dan Kesejahteraan

Buruh dan permasalahannya kerap jadi isu penting bahkan diabadikan dalam film.


Mahasiswa Mengaku Diintimidasi usai Tanya Wadas ke Ganjar Pranowo, Rektor UMJ Irit Bicara

8 hari lalu

Calon Presiden Ganjar Pranowo sedang berpidato dalam kegiatan Dialog Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Mahasiswa Mengaku Diintimidasi usai Tanya Wadas ke Ganjar Pranowo, Rektor UMJ Irit Bicara

Rektor UMJ Ma'mun Murod Al-Barbasy irit bicara soal ada mahasiswa mengaku diintimidasi saat hendak tanya Ganjar Pranowo soal Wadas.


Mobil Plat Merah Pasang Baliho Ganjar-Mahfud, Ganjar Pranowo: Tidak Boleh

8 hari lalu

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD saat hadir pada acara dialog terbuka bersama Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 23 November 2023. Dalam dialog yang dihadiri mahasiswa, para kader Muhammadiyah dan masyarakat umum tersebut pasangan capres dan cawapres menyampaikan visi dan misinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mobil Plat Merah Pasang Baliho Ganjar-Mahfud, Ganjar Pranowo: Tidak Boleh

"Tidak boleh kalau pakai plat merah, salah," kata Ganjar singkat.


Tanya Soal Wadas ke Ganjar Pranowo, Mahasiswa UMJ Mengaku Diintimidasi

9 hari lalu

Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud di Yogyakarta, Kamis, 16 November 2023. TEMPO/PRIBADI WICAKSONO
Tanya Soal Wadas ke Ganjar Pranowo, Mahasiswa UMJ Mengaku Diintimidasi

Seorang mahasiswa UMJ mengaku mendapatkan intimidasi setelah bertanya soal Wadas kepada Ganjar Pranowo.


Walhi Pertanyakan Visi Misi Ganjar Pranowo - Mahfud Md Soal Lingkungan, Singgung Masalah Wadas

9 hari lalu

Pasangan capres - cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat mendapat nomor urut 03 dalam Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Walhi Pertanyakan Visi Misi Ganjar Pranowo - Mahfud Md Soal Lingkungan, Singgung Masalah Wadas

Walhi menilai visi misi Ganjar Pranowo - Mahfud Md soal lingkungan belum jelas.


Desa Wadas Banjir dari Akses Tambang Quary Lagi

18 hari lalu

Dari dokumen yang diperoleh Bisnis.com, untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo membutuhkan lahan seluas 462,22 hektar. Adapun lokasi bendungan tersebut akan berada di Desa Wadas, Guntur, Nglaris, Limbangan, Perhutani, Karangsari, Kedungloteng, Bener, Kemiri, Burat, Gadingrejo di Kabupaten Purworejo. ANTARA/HO-Polda Jateng
Desa Wadas Banjir dari Akses Tambang Quary Lagi

Lokasi banjir Desa Wadas ini berada di titik pembukaan jalur menuju lokasi rencana tambang quary untuk material Bendungan Bener.


Usai Beri Dukungan, Yenny Wahid Irit Bicara Ditanya Kasus Ganjar di Konflik Wadas

35 hari lalu

Yenny Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Usai Beri Dukungan, Yenny Wahid Irit Bicara Ditanya Kasus Ganjar di Konflik Wadas

Yenny Wahid menyatakan dukungannya untuk pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.


KPA Desak Pemerintah Stop Tindakan Represif Polisi di Seruyan

55 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
KPA Desak Pemerintah Stop Tindakan Represif Polisi di Seruyan

Konsorsium Pembaruan Agraria menuntut tindakan represif polisi di Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, segera dihentikan.


15 Poin Pernyataan Megawati Saat Rakernas IV PDIP: Jokowi Petugas Partai, Konflik Agraria sampai Syarat Ketua Umum PDIP

2 Oktober 2023

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato dalam penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. Rakernas III PDI Perjuangan itu menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal seperti visi-misi Capres-Cawapres dari PDIP, dan memerintahkan seluruh kader Partai menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. TEMPO/M taufan Rengganis
15 Poin Pernyataan Megawati Saat Rakernas IV PDIP: Jokowi Petugas Partai, Konflik Agraria sampai Syarat Ketua Umum PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah pernyataan dalam Rakernas IV PDIP. Berikut setidaknya 15 poin yang disampaikan.