Presiden Jokowi Resmikan Bypass Balige Seharga Rp176 Miliar

Reporter

Arrijal Rachman

Editor

Amirullah

Rabu, 2 Februari 2022 11:26 WIB

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara saat meresmikan Jalan Bypass Balige,di Kabupaten Toba, pada Rabu, 2 Februari 2022. Sumber: Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Jalan Bypass Balige, yang ada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu, 2 Februari 2022. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Negara saat kunjungan kerja di provinsi tersebut.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Toba Poltak Sitorus.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, mengungkapkan, Jalan Bypass Balige dibangun secara bertahap sejak 5 tahun yang lalu dan menelan biaya Rp176 miliar.

Kata dia, jalan yang telah diresmikan presiden ini dibangun untuk mencegah terjadinya kemacetan yang terjadi di Kota Balige dan sekitarnya. Dengan sifatnya lingkar bypass, pengguna bisa langsung melintas tanpa melalui Balige.

"Jadi sifatnya lingkar bypass sehingga traffic-traffic yang sifatnya go through tidak akan ke Balige, itu bisa melalui jalan lingkar ini," ujar dia hari ini.

Advertising
Advertising

Jalan sepanjang 9,8 km tersebut juga diharapkannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatnya kelancaran transportasi serta aksesibilitas bagi kawasan-kawasan di sekitar Kota Balige.

"Ini akan memperbaiki, meningkatkan aksesibilitas untuk kawasan-kawasan di sekitar Balige. Jadi ini juga akan membentuk ruang pengembangan kota Balige ke depan," ungkap Hedy.

Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi tidak hanya meresmikan Bypass Balige. Dia juga diagendakan menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang di Pasar Porsea, Kabupaten Toba.

Selepas itu, Presiden akan meninjau dan meresmikan penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Parapat di Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun.

Presiden kemudian akan menuju Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, untuk meresmikan pelabuhan tersebut beserta enam pelabuhan lainnya dan empat kapal motor penumpang (KMP) sebelum menuju Kabupaten Samosir dengan menggunakan kapal feri.

Di Kabupaten Samosir, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan penataan Kawasan Huta Siallagan dan menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang suvenir dan cendera mata. Presiden juga akan meninjau penataan Kawasan Huta Raja dan meresmikan Kampung Ulos Huta Raja di Kecamatan Pangururan.

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

52 menit lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

4 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Respon WWF ke-10 di Bali, Walhi Ingatkan Potensi Rusaknya Subak oleh Proyek Infrastruktur

6 jam lalu

Respon WWF ke-10 di Bali, Walhi Ingatkan Potensi Rusaknya Subak oleh Proyek Infrastruktur

Walhi Bali menilai banyak pembangunan infrastruktur yang mendegradasi bahkan menghilangkan subak atau sistem irigasi tradisional khas Bali

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

6 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

7 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

7 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

10 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

11 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

12 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

16 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya