INFO NASIONAL -- Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20 yang akan digelar Indonesia beberapa waktu mendatang.

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan pada Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas, yakni inclusive labour market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas).

"Ini terobosan yang baik sekali, Indonesia membuktikan no one left behind, tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh sektor," katanya saat menghadiri Kampanye G20 bertema 'Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas' di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.

Melalui isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara anggota G20 merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Sehingga dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi.

"Kerja sama internasional di G20 saat ini adalah momentum kita untuk berbenah. Artinya, momentum Presidensi G20 adalah framework kita untuk saling mem-benchmark antara Indonesia dan juga Negara-negara G20, dapat saling belajar serta memperbanyak experience, sehingga dapat membentuk ekosistem yang tepat, sesuai kebutuhan disabilitas secara inklusif," ujarnya.

Menurutnya, sisi yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu, yaitu peningkatan akses keterampilan bagi penyandang disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain disesuaikan antara supply and demand tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan keragaman dari masing-masing penyandang disabilitas.

"Karena penyandang disabilitas dengan ragam penyandang disabilitasnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, mudah-mudahan target 1 persen untuk swasta, 2 persen untuk BUMN dan pemerintah dapat segera terwujud," katanya. (*)