TEMPO Interaktif, Jakarta: Puluhan masyarakat asal Papua bersama Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan Sekjen Departemen Kesehatan, Dadi Argadiredja, ke Markas Besar Polri, Rabu (3/9). Dadi Argadiredja dinilai telah mencemarkan nama rakyat Papua melalui pernyataannya di Sinar Harapan, 19 Agustus silam. Pada artikel bertajuk "Penyebaran HIV/AIDS di Papua, Depkes Harus Bertanggung Jawab" itu Dadi mengatakan pada bagian akhir artikel, "Ini juga tidak terlepas dari kultur masyarakat Papua. Jangan Depkes yang disalahkan." Pernyataan itu, kata Iskandar Sitorus dari LBH Kesehatan, sangat aneh, ambigu, dan tendesius. "Karena persoalan yang menyebabkan kenaikan penyebaran HIV/AIDS 100 persen setiap tahunnya bukan karena kultur masyarakat di sana. Saya juga akan marah kalau suku saya dikatakan begitu," kata dia. Begitu artikel terbit, kata Sitorus, ratusan orang Papua yang dirugikan atas peristiwa itu langsung menggelar unjuk rasa. Mereka juga meyampaikan protes ke Departemen Kesehatan melalui LBH Kesehatan, selaku kuasa hukumnya, melalui surat tertanggal 25 Agustus. Mereka meminta klarifikasi diberikan sebelum 28 Agustus. Namun jawaban baru diberikan Dadi sehari setelah batas waktu yang ditentukan. Dadi membantah pernyataan itu bermaksud melecehkan. "Kultur dalam pemberitaan tersebut adalah berhubungan dengan penanggulangan penyakit, yang erat kaitannya dengan perilaku penderita yang tidak dapat diperlakukan sama untuk seluruh kelompok masyarakat," kata Dadi dalam suratnya. Surat klarifikasi ini diacuhkan LBH Kesehatan dengan alasan melewati batas waktu. Mereka pun melayangkan somasi pada 28 Agustus, yang kemudian juga tak mendapat tanggapan. Sitorus mengatakan, setelah melaporkan kasus ini secara pidana, mereka juga akan melayangkan gugatan perdata. Tergugat pertama, kata dia, nantinya adalah Departemen Kesehatan. Kedua, adalah Dadi selaku pribadi dan sekretaris jenderal Departemen Kesehatan.Deddy Sinaga - Tempo News Room