TEMPO.CO, Batam - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Indonesia punya banyak uang untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Ini diungkapkan Ngabalin terhadap kritikan dana Penanggulangan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Pandemi Covid-19 digunakan untuk proyek IKN.

Ngabalin mengatakan, sumber anggaran pembangunan IKN sudah pasti menggunakan APBN. "Indonesia banyak uang (untuk pembangunan IKN),” kata Ngabalin di Batam, Senin, 24 Januari 2022.

Ngabalin mengatakan, sekarang ini banyak orang yang tidak mengerti dengan kebijakan pemerintah, tetapi ikut berkomentar. "Orang yang tidak mengerti ngrocos, ngrocos, ngrocos aja," kata Ngabalin.

Menurut dia, pemerintah mengambil keputusan pembangunan IKN sudah dengan perencanaan yang matang. "Pemerintah sudah melakukan seluruh langkah untuk memutuskan pembangunan IKN, kita dukung saja biar berjalan lancar," katanya.

Ngabalin mengatakan semenjak Presiden Sukarno, baru sekarang wacana ibu kota baru ini terwujud. "Jokowi meninggalkan legacy melalui pembangunan IKN," kata Ngabalin.

Pemerintah akan mulai membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, setelah RUU IKN disahkan pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap pertama, anggaran pembangunan IKN membutuhkan Rp 45 triliun.

Namun kebutuhan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi pembangunan. Adapun ihwal dana PEN, Airlangga mengatakan anggaran akan dialokasikan hanya untuk tiga bidang. Ketiganya adalah bidang kesehatan Rp 125,7 triliun, dana perlindungan sosial Rp 150,8 triliun, dan dana penguatan ekonomi RP 174,87 triliun.

Dengan demikian total dana PEN pada 2022 sebesar Rp 451,64 triliun. “Dari tiga bidang itu, bidang ekonomi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT, UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan. Terkait IKN, anggaran yang ada adalah di PUPR,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 25 Januari 2022.

Airlangga membantah dana PEN yang diambil ini berasal dari dana penanganan Covid-19.

YOGI EKA SAHPUTRA