KORPRI Kemendagri Salurkan Bantuan Peduli Gempa di Kabupaten Pandeglang

Jumat, 21 Januari 2022 09:25 WIB

Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bantuan diserahkan langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita di Kediaman Bupati Pandeglang, Kamis (20/1/2022).

INFO NASIONAL - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan bantuan untuk korban terdampak gempa di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyerahkan bantuan langsung kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita di Kediaman Bupati Pandeglang, Kamis 20 Januari 2022.

Irna Narulita bersyukur atas atensi KORPRI Kemendagri dalam aksi solidaritasnya untuk membantu korban terdampak bencana. "Saya sangat bersyukur sekali Bapak Plt. Sekjen Kemendagri dengan seluruh jajaran datang ke tempat kami untuk memberikan bantuan (untuk) korban pascagempa pada 14 Januari. Saya sangat terharu dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi," katanya.

Dia pun berjanji, bantuan yang diberikan sebesar Rp100 juta itu pun akan segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak musibah gempa bermagnitudo 6.6 itu. "Bantuan ini akan kami distribusikan kepada masyarakat yang terdampak gempa, yang berhak mendapatkan," tuturnya.

Irna pun berharap ke depan wilayahnya dapat terbebas dari bencana yang mengancam keselamatan dan merugikan masyarakat, baik secara moril maupun materil.

Dalam kesempatan tersebut, Irna didampingi anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Sumbangan tersebut bentuk rasa empati dan solidaritas dari pegawai Kemendagri pada masyarakat yg tertimpa musibah gempa bumi di Pandeglang. (*)

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

14 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

25 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

36 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

36 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

36 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya

Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

43 hari lalu

Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan Dudy Jocom terbukti bersalah dalam dugaan korupsi IPDN di 3 kabupaten.

Baca Selengkapnya