TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan hari kedua pada Kamis, 20 Januari 2022 di Komplek Kementerian Pertahanan. Menurut Prabowo, kebijakan pertahanan negara 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan negara 2021.

"Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan," kata Prabowo dalam sambutannya dalam rapim yang mengambil tema Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara itu.

Beberapa program yang akan dilanjutkan di antaranya adalah kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung. Lalu kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis.

Menurut Prabowo, pemerintah akan memperkuat pertahanan di wilayah pulau-pulau besar secara mandiri. Caranya, dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia juga akan memperkuat coastal missile defence system dan coastal surveillance system. "Untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia I, II, dan III," kata Prabowo

Meski begitu, seiring dengan perkiraan munculnya berbagai ancaman karena dampak pertumbuhan lingkungan strategis, Menhan Prabowo mengatakan, beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan. Meski begitu, Ketua Umum Partai Gerindra ini tak memastikan kebijakan mana yang tak dilanjutkan pada 2022.

Baca: Menhan Prabowo Sebut Masih Ada Ancaman Militer yang Bahayakan Kedaulatan