TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan ancaman militer diprediksi masih berpotensi muncul di Indonesia. Ia menyebut hal ini bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan hari kedua, yang digelar di Kemhan, Kamis, 20 Desember 2022.
"Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing, ataupun kekuatan bersenjata di dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut, maupun udara, separatisme, dan ancaman infiltrasi intelijen dan spionase," kata Prabowo.
Ia mengatakan secara geografis, Indonesia terletak di wilayah Indo-Pasifik yang memiliki lingkungan strategis yang sangat dinamis. Indo-Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Cina.
Selain itu, perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, maupun nasional, yang sangat dinamis dan kompleks, memunculkan berbagai ancaman. Mulai dari ancaman militer, non militer, maupun hibrida.
Ia juga mengatakan pelanggaran wilayah di darat, laut, maupun udara, juga diprediksi masih akan terjadi. Mulai dari perbatasan laut di wilayah yuridiksi nasional, pelanggaran oleh kapal kapal asing bersenjata, dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara asing.
Pada tatanan global geopolitik dunia, Prabowo juga menilai masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Karena itu, kebijakan pertahanan negara ia sebut harus mampu jadi solusi dalam menghadapi ancaman di tengah dinamika perkembangan lingkungan strategis regional, nasional, maupun global.
Ia juga mengatakan nantinya, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini menjadi acuan bagi Kemenhan dan TNI untuk menyelenggarakan pertahanan negara.
"Penyelenggaraan Pertahanan negara berpedoman pada sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya," ujar Prabowo.
