TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menyusun skema pendanaan pembangunan ibu kota negara yang tidak membebani APBN.

“Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu, 19 Januari 2022.

Muhaimin mengatakan pemerintah perlu menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam pembangunan ibu kota negara atau ibu kota baru.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu, pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri, dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga di kemudian hari.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah bijak dalam menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional dan menghitung secara matang alokasi kluster-kluster Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sehingga, dana PEN dapat dioptimalkan untuk melanjutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022,” ujar Muhaimin Iskandar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya ingin anggaran pemulihan ekonomi nasional, yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara. Rencana ini mengundang kritikan karena dinilai tak sesuai peruntukan PEN dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.

Baca: Kemenkeu Hitung Ulang Kebutuhan dan Porsi Anggaran Pembiayaan Ibu Kota Negara

FRISKI RIANA