Singgung Bahasa Sunda, Ini Deretan Kontroversi Politikus PDIP Arteria Dahlan

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Rabu, 19 Januari 2022 17:10 WIB

Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan

TEMPO.CO, Jakarta - Arteria Dahlan merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kerap menuai kontroversi. Memiliki karakter emosional dan meledak-ledak saat sampaikan pernyataan, tak jarang mendapat cibiran dari warganet. Meski demikian, hal itu tidak membuatnya kapok untuk berhenti membuat kontroversi.

Baru-baru ini nama Arteria Dahlan kembali menjadi bahan pergunjingan, khususnya bagi masyarakat Sunda. Sebab, dirinya meminta Jaksa Agung, ST Burhanuddin, untuk mengganti Kajati Jabar, Asep Nana Mulyana, lantaran menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja Komisi III DPR, Senin, 7 Januari 2022.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut deretan kontroversi Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR itu:

  1. Minta Dipanggil ‘Yang Terhormat’

Kontroversi ini terjadi saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 September 2017. Saat giliran dia berbicara, Arteria keberatan terhadap sikap kelima Pimpinan KPK yang tidak memanggil anggota DPR dengan sebutan ‘Yang Terhormat’.

"Ini mohon maaf ya, saya kok tidak merasa ada suasana kebangsaan di sini. Sejak tadi saya tidak mendengar kelima pimpinan KPK ini memanggil anggota DPR dengan sebutan 'Yang Terhormat'," ujar Arteria.

  1. Prof. Emil Salim Dianggap Sesat
Advertising
Advertising

Ketika diundang dalam diskusi Mata Najwa bertajuk “Ragu-Ragu Perpu” pada Rabu, 9 Oktober 2019, Arteria Dahlan melakukan sikap kasar terhadap Emil Salim. Dia menyebut guru besar ekonomi itu sesat. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Arteria juga berdiri dari kursinya sembari menunjuk-nunjuk Emil Salim.

Sikap kasar Arteria tersebut, membuat warganet geram. Namun Arteria menuturkan bahwa dirinya tidak sedang marah dan enggan meminta maaf kepada Emil Salim. Ia hanya menyayangkan seorang profesor di bidang ekonomi berbicara soal revisi UU KPK.

  1. Polemik Cat Ulang Pesawat RI 1

Keputusan pemerintah untuk mengecat ulang Pesawat RI 1 dari biru langit putih menjadi merah putih menuai pro dan kontra. Kader Partai Demokrat menilai, keputusan itu tidak tepat karena sebaiknya anggaran digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono dikutip dari Antara, rencana pengecatan ulang itu sudah direncanakan sejak 2019.

Tetapi, Arteria Dahlan menyikapi pernyataan itu dengan perkataan yang tidak sopan. Dirinya menuding kader Partai Demokrat itu mengalami “post colour syndrome”. Selain itu, ia juga menuduh Susilo Bambang Yudhoyono sengaja mewarnai pesawat dengan biru langit agar mencirikan warna Partai Demokrat.

  1. Setujui Tambahan Anggaran Polri

Pada 14 September 2021, Arteria Dahlan memberi tanggapan kontroversial terkait permintaan Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 19 triliun. Arteri menyebutkan bahwa dirinya dan partainya akan selalu menyetujui (pasang badan) segala tambahan anggaran yang diajukan oleh Polri. Sebab, ia menganggap Polri telah membantu Puan Maharani atas kasus di Sumatera Barat.

  1. Polisi, Jaksa, dan Hakim Tidak Boleh di-OTT

Arteria Dahlan tegas menyatakan bahwa polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila tersangkut kasus korupsi. Menurut Arteria, aparat penegak hukum adalah simbol negara, sehingga tidak boleh ditangkap melalui mekanisme OTT.

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Arteria Dahlan Minta Kejati Diganti Gara-gara saat Raker Pakai Bahasa Sunda





Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

19 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

2 hari lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya