TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud Md menyampaikan sejumlah pesan dalam acara pelantikan Sekretaris Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Mulyo Aji. Pelantikan eks Pangdam Jaya yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2022. Salah satunya adalah soal Papua.

"Isu-isu terkait Papua juga menjadi tantangan yang tengah dihadapi pemerintah," ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2022.

Terkait isu-isu Papua, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan sesuai yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Mahfud Md mengatakan tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam rapat koordinasi tentang percepatan pembangunan Papua yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada medio Desember lalu, pemerintah menyebut bakal mempercepat pembangunan di Papua dan menerapkan pendekatan baru di bidang keamanan dengan strategi penguatan teritorial.

"Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa, sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang asli Papua,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai rapat di kantornya, Rabu, 15 Desember 2021.

Kepada Tempo, Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menjelaskan, dalam rapat tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membeberkan sejumlah pendekatan baru keamanan di Papua. Di antaranya, pengamanan di Papua akan disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Seluruh satuan tugas atau Satgas TNI di Papua bakal kembali menjalankan tugas pokok dan fungsi organik.

"Pendekatan keamanan di Papua tidak lagi dibedakan dengan provinsi lain. Oleh karena itu, akan dikurangi secara bertahap operasi-operasi yang sifatnya khusus. Enggak akan ada lagi operasi-operasi yang sifatnya khusus, semuanya adalah pendekatan teritorial," ujar Masduki saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Desember 2021.

Menurut Masduki, ada dua alternatif yang dibahas guna mengurangi eskalasi konflik, yakni menarik pasukan non-organik atau menggabungkan pasukan non-organik yang ada ke dalam komando organik.

"Tidak ada lagi operasi-operasi yang tidak di bawah komando organik, dalam konteks pendekatan teritorial ini," ujarnya. "Panglima berjanji kepada Presiden dan Wapres, hal itu akan segera dilakukan".

Sampai saat ini, Panglima Andika belum memberikan penjelasan ihwal opsi-opsi tersebut di atas.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna saat dikonfirmasi menyebut berbagai opsi masih dalam pembahasan. "Untuk masalah tersebut masih dibahas," ujarnya lewat pesan singkat, Desember lalu.