TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan masih meragukan kebenaran susunan pengurus inti PBNU masa khidmat 2021-2026 yang beredar di media sosial. Di situ disebutkan bahwa jabatan sekretaris jenderal diisi Saifullah Yusuf (Gus Ipul), adapun bendahara dijabat Nusron Wahid.
Namun dalam susunan itu hanya tertera enam pengurus. Selain Gus Ipul dan Nusron Wahid, ada Miftachul Akhyar (Jawa Timur) sebagai rais aam, Anwar Iskandar (Jawa Timur) sebagai wakil rais aam, Afifuddin Muhajir (Jawa Timur) selaku katib aam dan Yahya Cholil Staquf (Jawa Tengah) sebagai ketua umum.
Kacung berujar belum yakin pada susunan kepengurusan PBNU itu. Sebab, kata dia, lazimnya susunan pengurus ormas terbesar itu ditulis lengkap. “Kepengurusan PBNU yang resmi itu mulai dari daftar lengkap mustasyar, lengkap syuryah dan lengkap tanfidyah. Kalau yang disebut itu bisa jadi masih bagian dari tentatif usulan,” kata Kacung saat dihubungi, Ahad, 9 Januari 2022.
Kacung juga masih belum yakin apakah Gus Ipul benar-benar bersedia bila diminta menjadi sekretaris jenderal. Sebab, ia masih menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan yang nota bene pejabat publik. “Kalau mejadi Sekjen PBNU, beliau kan harus melepas jabatan wali kota,” tutur Kacung.
Gus Ipul sendiri belum merespons pesan konfirmasi Tempo. Namun menurut sumber yang dekat dengan mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu, benar tidaknya Gus Ipul menjabat Sekjen PBNU baru diketahui saat kepengurusan hasil Muktamar ke-34 di Lampung dilantik pada 31 Januari 2022 mendatang. “Bisa iya, bisa juga tidak,” kata sumber itu.
Masih menurut sumber tersebut, sebenarnya bila mau, Gus Ipul sudah ditawari menjadi Sekjen PBNU sejak Muktamar 32 di Makassar dan Muktamar 33 di Jombang. Namun yang bersangkutan menolak. “Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan Gus Ipul,” ucap sumber itu.
