Satuan Kerja Diminta Rampingkan Perizinan Pelayaran
Reporter
Editor
Senin, 12 Januari 2009 09:45 WIB
TEMPO Interaktif, Surabaya: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo meminta seluruh satuan kerja (Satker) atau unit pelaksana teknis (UPT) di bawahnya bisa merampingkan seluruh proses perizinan yang selama ini cenderung berbelit dan rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meski demikian, Sunaryo tetap meminta seluruh Satker dan UPT tetap menjaga seluruh proses keselamatan dan keamanan pelayaran laut.
Hal itu disampaikan Sunaryo dalam apel khusus di Dermaga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin pagi (12/1) yang dihadiri 150 Kepala Satuan Kerja atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Sunaryo juga mengingatkan masih banyaknya pekerjaan perhubungan laut, kususnya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Pelayaran baru yang memiliki konsekuensi untuk merumuskan beberapa organisasi baru, di antaranya organisasi Penjagaan Laut dan Pantai, Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, serta Unit Penyelenggaraan Pelabuhan.
"Dengan apel ini, saya berharap kinerja perhubungan laut bisa meningkat dan menjadi lebih baik lagi," tambahnya. Usai apel, para Satker atau UPT ini lantas menggelar rapat koordinasi di Pelabuhan Tanjung Perak untuk merumuskan peningkatan kinerja pelayanan pelayaran.
