TEMPO.CO, Jakarta - Fayan Siahaan, ayah dari korban penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998 mengatakan penunjukkan Mayor Jenderal Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menjadi kado pahit di tahun baru 2022. Dia tak habis pikir dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menunjuk eks anggota tim mawar itu menjadi pimpinan militer di ibu kota.

“Kami berharap dapat berita bagus, tapi di awal tahun ini kami malah mendapat sajian yang menyakitkan,” kata Fayan dalam konferensi pers di kanal Youtube Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jumat, 7 Januari 2022.

Fayan adalah ayah dari Ucok Munandar, salah satu aktivis reformasi yang diculik pada Mei 1997. Dia mengaku terkejut mendengarkan kabar penunjukkan itu. Fayan jadi teringat tatkala diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara sebanyak dua kali untuk membahas kasus yang menimpa anaknya.

Menurut Fayan, saat itu Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus penculikan tersebut. Muncul harapan di hati Fayan dan keluarga korban mendengar janji tersebut. Apalagi, kata dia, Jokowi tidak memiliki beban untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Namun janji tinggal janji. Fayan mengatakan Jokowi seperti mengingkari perkataannya sendiri dengan menunjuk Untung. “Apakah harapan kami terlalu tinggi?” kata Fayan.

Fayan mengatakan kini hanya bisa berharap pada Tuhan. Dia berharap Tuhan membuka pintu hati Presiden Jokowi. “Saya tidak bisa berkata lagi,” kata Fayan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menunjuk Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam atau Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji.

KontraS melihat penunjukan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena Untung Budiharto termasuk dalam daftar anggota Tim Mawar. Tim ini telah disebut dalam laporan investigasi Komnas HAM terkait kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998.

KontraS menilai Pengangkatan Untung menambah bukti bahwa Negara tidak melihat rekam jejak seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Sebelumnya, dua anggota eks tim mawar juga sudah masuk ke dalam Kementerian.

“Kami khawatir ini sebatas balas budi atau bentuk relasi semata sebab mengabaikan rekam jejak. Bagaimanapun juga, TNI, terkhusus Pangdam Jaya, memiliki peran untuk melindungi hak asasi manusia,” ujar Tioria Pretty, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2022.

EGI ADYATAMA