TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua MPR Amien Rais menilai kritik Presiden Megawati Soekarnoputri yang menyebut media massa tidak berpihak dianggap bisa meresahkan masyarakat. Mudah-mudahan kritik itu hanya spontan dan tidak diikuti oleh langkah-langkah represif, kata dia, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (22/1). Jika sampai ada langkah represif, Amien mengingatkan, maka kondisi media massa akan kembali pada massa Orde Baru. Apa yang dikatakan pemerintah, itu juga yang akan dikatakan media massa. Kondisi seperti itu hanya akan menjadikan set back reformasi yang luar biasa. Saya kira memang tugas media massa melakukan kritik kepada pemerintah, tandasnya. Menurut Amien, jika pemerintah tidak mau lagi dikritik media massa dan sebaliknya ingin terus dipuji media, itu alamat runtuhnya demokrasi yang akan mengakibatkan kembali pada otoriterisme. Amien menambahkan, jika Mega mau merefleksikan diri, ia juga berutang kepada media massa. Pada bulan pertama hingga bulan kelima, saat baru menjabat menjadi Presiden, Mega didukung oleh insan media. Jika kemudian kinerja tidak beres, kan wajar ada kritik, kata Amien. Seperti ditulis sebelumnya, dalam sambutan politiknya di depan kader PDI Perjuangan, di kediamannya Kebagusan, Jakarta Selatan, semalam, Mega --yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan-- mengkritik media massa yang dianggapnya berat sebelah. Bahkan, ia menyebut media massa saat ini jomplang. Pada bagian lain, Megawati juga menantang lawan politiknya untuk bertarung secara fair pada Pemilu 2004. Lebih lanjut, Amien menyatakan pemerintah akan lebih bijak bila melakukan koreksi daripada menyalahkan mahasiswa dan media massa. Ditegaskan, kesempatan pemerintah untuk melakukan koreksi ini akan memperbaiki masa depan pemerintahan Megawati sendiri. Meski begitu, Amien menjamin Megawati tidak akan diturunkan sampai tahun 2004, saat masa tugasnya sebagai Presiden berakhir. Sebagai penjaga gawang konstitusi, saya tidak pernah membayangkan Bu Mega diturunkan sebelum 2004 karena resikonya sangat berat, katanya. Resiko yang dimaksud adalah munculnya sikap pro kontra dari arus bawah. Yang dikhawatirkan, hal itu akan menyebabkan terulangnya kerusuhan Mei 1998. Amien mengingatkan, turunnya Megawati sebelum 2004 akan menghancurkan konstruksi konstitusi dan meniadakan amandemen UUD 45 yang telah disahkan MPR. Artinya, kita tidak bisa mengelola kepemimpinan negara secara konstitusional, kata dia. Amien berharap pemerintahan Megawati bisa mengoreksi diri, di antaranya dengan mendengarkan keluhan masyarakat. Jadi, supaya tidak bertepuk sebelah tangan, Pimpinan MPR sudah mengatakan tidak ada jendela dan pintu untuk Sidang Istimewa. Tapi, Bu Mega juga harus mengoreksi diri, yaitu tim ekonominya jangan meremehkan rakyat, tandas Amien. Pada bagian lain, Amien juga berkomentar tentang kaburnya posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Ketua Umum partai. Hal itu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan Megawati mengenai masalah kenegaraan yang sering dilontarkannya di depan kader partainya. Kalau mau bicara masalah kenegaraan, buatlah pers conference. Masalah negara dibicarakan dengan teman-teman sendiri maka masalahnya bisa jadi besar. (Multazam/Andi Dewanto-Tempo News Room)