Menhub dan Menko PMK Minta Jateng Siapkan Skenario Kendalikan Pemudik
Reporter
Jamal A Nashr
Editor
Eko Ari Wibowo
Kamis, 16 Desember 2021 22:45 WIB
TEMPO.CO, Semarang - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggelar rapat koordinasi pengendalian pemudik saat libur Natal dan tahun baru 2022 di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 16 Desember 2021.
Menurut Budi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kepala daerah mengendalikan mobilitas masyarakat saat momen libur akhir tahun nanti. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus disosialisasikan kembali untuk mencegah penularan Covid-19.
Budi menyebut, Jawa Tengah merupakan salah satu destinasi utama mayoritas pemudik saat libur Natal dan tahun baru. "Maka tentu Jateng harus mengelola pergerakan lalu lintas dengan baik," kata dia.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, sekitar empat juta pemudik akan memasuki Jawa Tengah. Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengendalikan pergerakan para perantau tersebut.
Adapun Muhadjir meminta Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah skenario pengendalian pemudik. Pasalnya, akan banyak kemungkinan terjadi di lapangan nanti. Ketika ada perubahan, penyesuaian skenario harus segera disiapkan.
"Sementara ini, skenario yang telah disepakati sudah diedarkan Mendagri. Itu yang kita jadikan pegangan," ujarnya. "Kecuali nanti ada perubahan mendadak dan perlu penyesuaian kebijakan, maka harus disiapkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai rencana."
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan telah mensosialisasikan kepada masyarakat agar merayakan Natal dan pergantian tahun di tempat masing-masing. "Namun itu hanya sebatas imbauan. Untuk mengantisipasi kami bersama teman-teman kepolisian, Dishub, dan bupati/wali kota tentu sudah menyiapkan skenario-skenario," tuturnya.
Seiring ditemukannya Covid-19 varian Omicron di Indonesia, menurut Ganjar, protokol kesehatan di wilayahnya akan diperketat. Khususnya di tempat-tempat kerumunan masyarakat. "Kami sepakat, tempat wisata yang tidak siap mengelola prokes akan kita tutup," kata dia.
