TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan aparat hukum untuk bekerja lebih keras, sebab penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih belum baik.

"Aparat penegak hukum, termasuk KPK, jangan cepat berpuas diri, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Semua harus sadar mengenai hal ini," ujar Jokowi di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang diselenggarakan KPK pada Kamis, 9 Desember 2021.

Menurut Jokowi, sebuah survei nasional pada November lalu menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak diselesaikan.

Adapun urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 37,3 persen responden. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2 persen, dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok 10,6 persen.

“Dan, apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Untuk itu harus diatasi,” ujar Jokowi.

Selain itu, ujar Jokowi, peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam penilaian bersih dari kasus korupsi berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada 2020.

"Ranking indeks persepsi korupsi kita perlu diperbaiki lagi," ujar Jokowi.