TEMPO.CO, Makassar - Terdakwa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah divonis lima tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi. Atas putusan tersebut, penasihat hukum Nurdin Abdullah, Irwan Irawan, mengatakan pihaknya masih akan berembuk dengan tim dan klien untuk proses banding.

“Kami pikir-pikir banding, kami konsolidasi dulu baru bersikap dengan mengedepankan sikap klien kami,” ucap Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Senin malam 29 November 2021.

Dalam sidang tersebut, Ketua majelis hakim, Ibrahim Palino mengatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama. Sehingga ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 500 juta, jika tak dibayar maka diganti empat bulan penjara.

“Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Ibrahim saat membacakan putusannya, Senin malam 29 November 2021.

Terdakwa juga dijatuhi pidana uang penganti Rp 2,1 miliar dan 350 ribu dollar Singapura. Apabila sebulan setelah perkara ini tak diganti maka harta kekayaannya akan dirampas untuk menutupi kerugian negara atau diganti pidana penjara selama 10 bulan.

“Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan dan rasa keadilan,” tutur dia.

Selain itu, lanjut dia, terdakwa juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok. “Putusan ini bisa diterima, kalau tidak silahkan banding,” ucap Ibrahim. “Kita kasih waktu tujuh hari terdakwa untuk berpikir. Kalau lewat maka dinyatakan putusan ini diterima dan sah.”

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Zainal Abidin mengapresiasi putusan majelis hakim yang memvonis lima tahun penjara terdakwa. Meskipun tuntutan awal jaksa enam tahun penjara.

“Tapi sebagian besar putusan ini sudah diambil alih tuntutan kita, baik penerapan pasal, analisisnya, uang pengganti, dan fakta-fakta hukum,” ucap Zainal.

Setelah ini, kata dia, jaksa akan melaporkan ke pimpinan KPK sekaligus konsolidasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini karena ada item dari tuntutan jaksa ditolak oleh hakim, misalnya pembelian lahan dikembalikan ke Pemerintah Sulsel dan pembukaan blokir ATM terdakwa.

“Kita akan analisa lebih lanjut masih ada waktu tujuh hari sikap apa yang akan diambil,” ujar dia.

Terdakwa Nurdin Abdullah divonis lima tahun penjara karena melanggar Pasal 12 huruf a (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif tersebut juga dinilai telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Didit Hariyadi

Baca: Hakim Cabut Hak Politik Nurdin Abdullah Selama 3 Tahun