TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta kepala kejaksaan tinggi dan negeri se-Sumatera Utara untuk menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan. “Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Jumat, 12 November 2021.

Burhanuddin mengatakan pemberantasan mafia tanah menjadi hal krusial karena sudah meresahkan. Selain menghambat proses pembangunan nasional, keberadaan mafia tanah juga memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan, Burhanuddin menduga mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.

Menurut Burhanuddin, salah satu upaya memberantas mafia tanah adalah mempersempit ruang gerak mafia yang biasa main mata atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. “Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ujarnya.

Burhanuddin juga memerintahkan kepala Kejati dan Kejari untuk membentuk tim khusus yang anggotanya gabungan jajaran intelijen, pidana umum, dan pidana khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Kolaborasi ini diharapkan bisa bekerja efektif menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya.

Dalam arahannya, Burhanuddin menyampaikan agar jajaran mencermati sengketa-sengketa tanah di wilayah hukum masing-masing. Selain itu, jajarannya juga diminta antisipasi apabila potensi konflik sengketa tanah semakin besar. “Mari kita bersama-sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah,” katanya.

Burhanuddin memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan masalah hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah. Untuk tingkat pusat, layanan pengaduan saat ini bisa diakses di 081914150227.

Mengenai pemberantasan mafia pelabuhan, Jaksa Agung memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya agar segera bergerak melakukan operasi intelijen. “Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan,” kata Sanitiar Burhanuddin.

Baca juga: Mafia Tanah Merajalela, Kepala BPN Ungkap Modus Operandinya

FRISKI RIANA