Pemilih Pemula Dinilai Belum Paham Teknis Pemilihan Umum

Reporter

Editor

Sabtu, 27 Desember 2008 13:25 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Para pemilih pemula, yang berusia 19 tahun hingga 21 tahun dinilai belum memahami teknis Pemilihan Umum 2009 mendatang. Padahal jumlah mereka mencapai 20 persen dari daftar pemilih.


Menurut Soemarno, Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, kesulitan para pemilih pemula ini dikarenakan pemberlakuan sistem baru dalam Pemilu 2009. "Terlebih lagi, pemilu ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka," kata Soemarno, disela-sela sosialisasi Pemilu 2009 di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat, Sabtu (27/12).

Soemarno khawatir, ketidakpahaman pemilih pemula berdampak negatif pada angka aspirasi masyarakat keseluruhan. Pasalnya, jumlah pemilih pemula mencapai 1,4 juta atau 20 persen dari total pemilih di Jakarta, yang terdaftar hingga Desember ini. "Selain jumlahnya besar, pemilih pemula rata-rata memiliki rasa partisipasi yang besar juga dalam Pemilu," kata Soemarno.

Untuk itu, KPUD DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi teknis Pemilu bagi pemilih pemula sebanyak tiga kali. Dalam acara di Perpustakaan Nasional, sosialisasi ini dihadiri 80 siswa dari empat SMA di Jakarta Pusat.

Januar Dwiputra, 16 tahun, siswa kelas satu SMA Muhamadiyah 1 Jakarta Pusat, mengaku kurang mengerti tata cara Pemilu 2009, yang mengalami banyak perubahan dibanding periode sebelumnya. "Di sekolah nggak ada yang ngajarin soal ini," kata dia

Namun, sebagai pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun Januari 2009 mendatang, Januar ingin menyalurkan aspirasinya secara benar. "Makanya, kalau bisa acara kayak gini diadakan di sekolah juga, bukan di tempat lain," ujarnya.

FERY FIRMANSYAH

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

30 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

33 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

34 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

38 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

41 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

48 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

49 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

51 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

54 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya