Novel Baswedan: Dalang Korupsi Bansos Harus Diungkap, Tak Cuma Juliari Batubara

Reporter

Tempo.co

Senin, 8 November 2021 12:15 WIB

Akun YouTube milik Novel Baswedan. Foto: YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyidik senior KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi), Novel Baswedan mengungkapkan penanganan korupsi Bansos atau Bantuan Sosial sebagai penanganan yang dicitrakan. Hal ini ia ungkapkan dalam akun Youtube Novel Baswedan, dengan judul Otak Dibalik Kasus Bansos Belum Terungkap!, pada 6 November 2021.

Dalam pembuka video yang berdurasi 9 menit 6 detik itu, Novel mengungkapkan, ketika ia masih menjadi pegawai KPK. “Banyak kasus besar yang belum terungkapkan,” ujarnya. Salah satu kasus yang ia maksud adalah kasus korupsi dana Bansos Covid-19. Menurutnya kasus ini menjadi salah satu kasus besar dan paling parah yang banyak di perbincangkan publik.

“Kenapa saya katakana begitu? Yang pertama saya katakan kasus besar, saya memahami betul bahwa pelakunya itu bukan hanya pada level menteri sosial saja (Juliari Batubara), tapi ada pihak-pihak lain yang belum terungkap. Dan juga mereka pihak-pihak yang kedudukannya bukan dibawah level Pak Juliari,” ujar Novel.

Menurutnya hal tersebut harus diungkapkan dengan tuntas. Novel mengibaratkan sebuah kasus besar sebagai sebuah kesatuan yang berada dalam lingkaran. Berdasarkan kasus Bansos, idealnya orang-orang yang terhubung dengan kasus tersebut perlu diungkap. “Ketika orang yang berhubungan langsung ini tidak diungkap dan dibuat-buat seolah tidak ada, seolah-olah tidak bisa diungkap, ini yang akan menjadi masalah,” kata dia.

Menurut Novel, jika kasus korupsi dibuat atau direspon demikian, orang-orang hanya melihat penanganan kasus yang sedang dicitrakan seolah tuntas. Hal ini dilihat Novel Baswedan ketika pimpinan KPK—Firli Bahuri—mengancam hukuman mati kepada pelaku kasus Bansos.

Advertising
Advertising

“Kenapa saya perlu lihat ini sebagai permasalahan, karena penanganan kasus itu bukan pencitraan. Bukan hanya ketika menangani kasus seolah-olah dia tegas, dia sungguh-sungguh menangani (kasus korupsi). Faktanya, pasal yang diterapkan oleh KPK terkait perkara Bansos, tidak ada yang ancamannya hukuman mati,” ujar Novel Baswedan di akun YouTube-nya.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Dipecat dari KPK, Novel Baswedan: Sejarah akan Mencatat Kami Berbuat Baik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

18 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

6 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

11 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

20 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya