INFO NASIONAL – Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar berjanji untuk memperjuangkan aspirasi kelompok nelayan. Ia akan meminta Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 karena dinilai memberatkan nelayan dan pengusaha perikanan Indonesia.

“Staf-staf saya DPR telah merekam dan mencatat masukan secara detail. Saya kira ini perlu ditindaklanjuti, kalau Menterinya tidak mau mencabut, ya kita dorong Presiden yang mencabut,” ujar Gus Muhaimin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, Rabu, 3 November 2021.

Pernyataan Gus Muhaimin ini sebagai tanggapan atas keluhan asosiasi nelayan yang melakukan audiensi dengannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gus Muhaimin ditemani Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan.

Secara garis besar sejumlah Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021. Mereka menilai kenaikan tarif pada aturan tersebut merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan karena adanya perbedaan tarif dan kenaikan pungutan yang tidak wajar.

Pimpinan Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB), Solah H Daulay menyatakan, PP 85/2021 yang tujuannya untuk meningkatkan PNBP sektor perikanan justru membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pada aturan sebelumnya, kategori kapal skala kecil <60 GT dikenakan tarif satu persen. Lalu PP 75/2015 meningkat lima kali sehingga menjadi lima persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT.

“Di PP 85/2021 GT kapal semakin kecil juga dikenakan yaitu Kapal dengan ukuran 5-60 GT tarif lima persen. Tarif PNBP lima persen bagi nelayan kecil menurut kami mengada-ada, kami mempertanyakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini konsultasinya dengan siapa?” kata Solah.

Ketua Himpunan Nelayan Pengusaha Perikanan (HNPP), Samudra Bestari Remon menyoroti aturan mengenai patokan harga ikan. Menurutnya, patokan harga ikan di daerah berbeda-beda dan yang ditetapkan KKP jauh melampaui harga pada tingkat pasar.

Menurut Remon, KKP menentukan HPI hanya berdasarkan perkiraan saja tidak melihat realitas di masyarakat. Tingginya HPI ini tentu akan meningkatkan pungutan terhadap PNBP sektor perikanan yang membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Kita selama ini bergerak di perikanan sudah 30 tahun, tapi kita tidak pernah diajak bicara pembahasan PP 85, tiba-tiba saja sudah keluar. Jadi isinya apa dan bagaimana dampaknya, kita tidak tahu,” tutur Remon.

Ia menilai pemerintah mengesahkan PP 85 Tahun 2021 secara mendadak dan tidak sesuai dengan ruh UU Perikanan. Isi PP tersebut banyak yang tidak sesuai dengan harapan nelayan, bahkan cenderung memberatkan.

Dampak lain yang juga disuarakan Asosiasi Nelayan ini adalah sulitnya mendapat BBM solar. Bahkan harga solar non subsidi di daerah mencapai Rp12.800 per liter. Ditambah beban pajak, akibatnya nelayan tidak bisa melaut.

“Saya minta kepastian, kenapa tiap ganti rezim ganti peraturan begini, apa sebenarnya yang terjadi di KKP. Saya lihat KKP ini membunuh pengusaha perikanan yang sudah berpuluh-puluh tahun berusaha. KKP hanya memikirkan mengambil pajak dan PNBP dari laut, tapi tidak memikirkan bagaimana kami mendapatkan BBM langka dan mahal,” tutur Remon.

Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia (ANI), Riyono menyatakan bahwa asal muasal sumber permasalahan penolakan dari nelayan terhadap PP 85 Tahun 2021 adalah berubahnya target PNBP dari sektor kelautan dan perikanan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 12 triliun.

Audiensi itu dihadiri sejumlah asosiasi, antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Himpunan Nelayan Samudera Lestari, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara, Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Asosiasi Perikanan Budidaya, dan kelompok akademisi. (*)