Breaking News: Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

Rabu, 3 November 2021 11:34 WIB

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri puncak Latihan Antar Kecabangan TNI AD Kartika Yudha Tahun 2020 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Kamis 26 November 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengirim Surat Presiden tentang pergantian Panglima TNI kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam suratnya, Jokowi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Surpres ini diantar langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan para wakil ketua Dewan lainnya.

"Pada hari ini Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," kata Puan dalam konferensi pers, Rabu, 3 November 2021.

Puan mengatakan Presiden hanya mengusulkan satu nama calon Panglima TNI. Ia mengatakan DPR akan memproses pengajuan calon panglima ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan melalui Komisi I akan melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Dewan memiliki waktu 20 hari untuk memberikan persetujuan kepada Presiden.

Advertising
Advertising

Puan mengatakan pergantian Panglima TNI ini akan mendapat perhatian dari Dewan. Sebab, posisi Panglima TNI amatlah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang pertahanan ke depan.

"Kami berharap pimpinan DPR untuk segera memproses dan kami berharap memperoleh persetujuan secepatnya agar Presiden dapat segera melantik Panglima TNI yang baru," kata Pratikno.

Andika Perkasa lulus dari Akademi Militer dengan pangkat letnan dua pada 1987. Karier pria kelahiran 21 Desember 1964 ini pun terbilang moncer.

Andika memulai karier dengan bergabung bersama 134 personel Komando Pasukan Khusus untuk mengikuti seleksi proyek Charlie pada medio 1988. Charlie merupakan sandi untuk proyek intelijen teknik pada Detasemen 81 Antiteror Kopassus yang digagas Luhut Binsar Pandjaitan, kini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Andika pernah bertugas di Timor Timur dan Aceh, dua daerah yang masuk kategori rawan pada masa Orde Baru. Setelah Reformasi, dia disebut ditugasi Badan Intelijen Negara untuk memantau jaringan Al-Qaidah di Indonesia.

Andika naik menjadi jenderal bintang satu saat menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD pada 2013. Saat Jokowi menjadi Presiden pada 2014, Andika naik pangkat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.

Pertengahan 2016, dia menjadi Panglima Daerah Militer Tanjungpura. Lalu pada awal 2018, Andika kembali naik pangkat dengan menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat.

Jabatan itu hanya dipegangnya selama sekitar enam bulan. Pada Juli 2018, Andika Perkasa menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Empat bulan menjadi Pangkostrad, dia dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada November 2018.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

1 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

4 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

5 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

5 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

8 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

8 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

9 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

10 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

12 jam lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya