Mumpung Kasus Rendah, Kawal Covid-19 Usul Pemerintah Audit Data Kematian

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Selasa, 2 November 2021 12:43 WIB

Petugas medis memeriksa kesehatan warga sebelum mengikuti vaksinasi Covid-19 di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 29 Oktober 2021. Sentra vaksinasi ini tersedia bagi 300 orang pemulung, pengepul, dan masyarakat umum dengan kategori usia remaja hingga lansia yakni 12-70 tahun yang bertempat tinggal di sekitar TPST Bantargebang. Menurut data Kemenkes hingga 26 Oktober 2021, warga Kota Bekasi yang sudah menerima vaksin dosis pertama mencapai 72% atau 1,45 juta orang dari target 2 juta. Adapun warga yang sudah lengkap dalam menerima suntikan vaksin mencapai 55% atau 1,12 juta orang dari target provinsi yaitu 2 juta penduduk. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi mengatakan ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah selagi tingkat penularan virus corona sedang rendah. “Pertama genjot vaksinasi lansia dan cakupan vaksinasi,” kata Elina kepada Tempo, Selasa, 2 November 2021.

Langkah kedua adalah melakukan audit data kematian (excess death audit), dan langkah ketiga adalah studi seroprevalensi untuk mengetahui berapa banyak warga Indonesia yang sudah punya kekebalan.

Ketiga langkah tersebut, kata Elina, perlu dilakukan agar Indonesia memiliki dasar data untuk membuat kebijakan reopening, seperti membuka perbatasan dan melonggarkan mobilitas.

Mengenai studi seroprevalensi, Elina mengatakan Kemenkes sedang melakukannya, dan hasil akan keluar pada Desember tahun ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, baru 70 juta orang yang sudah tervaksinasi dua dosis dan 4 juta orang yang sembuh dari Covid-19. Artinya, kata Elina, baru 27 persen orang punya kekebalan. Sementara faktor yang membuat pandemi bertransisi menjadi endemi adalah kekebalan masyarakat yang tinggi. “Endemik masih jauh banget,” ujar Elina.

Advertising
Advertising

Meski begitu, Elina meyakini jumlah masyarakat yang sudah tertular Covid-19 sebetulnya lebih bayak dari data resmi. Sehingga, perlu dicari tahu skala wabahnya sudah seberapa besar supaya kebijakan reopening memang sesuai situasi di lapangan.

Selain studi seroprevalensi, Elina menilai audit excess death juga bisa memberi gambaran seberapa besar skala wabah, dengan asumsi yang meninggal karena Covid-19 sebanyak 1-3 persen dari yang terkena.

Ia mencontohkan, pemerintah DKI melaporkan 13.500 orang meninggal karena Covid-19. Namun, data pemulasaraan menunjukkan lonjakan kematian sejak Febrauri 2020 (sebelum pengumuman kasus Covid-19 pertama), dan total excess death sampai saat ini sekitar 3 kali dari jumlah kematian karena Covid-19 yang dilaporkan DKI.

“Jadi kemungkinannya Covid-19 di DKI itu yang sudah kena 3 kali dari angka yang sudah dilaporkan,” katanya.

Elina menuturkan, itu baru gambaran di DKI yang tidak punya masalah dengan kapasitas tes Covid-19. “Bagaimana dengan provinsi-provinsi lain? Berapa excess death-nya versus data kematian Covid-19 yang mereka laporkan?” kata dia.

Audit data kematian ini, menurut Elina, akan memperkuat hasil seroprevalensi. Sekaligus, dua studi tersebut akan mengidentifikasi daerah-daerah yang undertesting dan underreporting.

Berita terkait

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

7 jam lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

8 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

10 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

1 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

2 hari lalu

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

Empat jenis vaksin sangat penting bagi jemaah haji, terutama yang masuk populasi berisiko tinggi seperti lansia dan pemilik komorbid.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

2 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

4 hari lalu

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

5 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

7 hari lalu

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.

Baca Selengkapnya