TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo atau Jokowi banyak rapat, tapi tidak ada keputusan.

Tanpa bermaksud membandingkan antara era Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, kata JK, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. “Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas,” kata JK dalam keterangannya, Jumat, 29 Oktober 2021.

JK mengatakan, di zaman SBY, beberapa keputusan penting diambil dalam rapat. Misalnya, mengurangi defisit APBN 2005 dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 126 persen. Kenaikan itu merupakan yang terbesar dalam sejarah, namun tanpa aksi protes karena dibarengi dengan bantuan langsung tunai (BLT).

Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG, kata JK, diputuskan dalam sidang kabinet 2006, sehingga defisit APBN terjaga dengan aman. Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas juga disetujui di kabinet. “Dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai,” ujarnya.

JK juga mengatakan rapat-rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar dilakukan di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut JK, keputusan penting turut dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh, yang juga disetujui melalui sidang kabinet.

Pada pemerintahan SBY, JK mengungkapkan bahwa langkah penanganan cepat tsunami Aceh juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. “Pembentukan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang berhasil merekonstruksi Aceh pascatsunami,” kata dia.

JK mengatakan hal yang sama juga terjadi pada zaman Jokowi periode pertama dan kedua. “Begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna, sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid-19 dengan sangat berhasil,” kata JK.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya bangga dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Dia menyinggung pemerintahan sebelumnya.

"Berbeda dengan pemerintahan sepuluh tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," ucapnya lewat keterangan tertulis, dikutip Jumat, 22 Oktober 2021.