Rencana Penurunan Tarif Angkutan, Jawa Barat Tunggu Instruksi Pusat
Minggu, 21 Desember 2008 22:00 WIB
TEMPO Interaktif, Bandung:Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Herli Suherli mengatakan, pihaknya masih menunggu pemerintah pusat terkait keputusan menurunkan tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP). "Jika ada kebijakan dari (pemerintah) pusat, kita sudah siap untuk membicarakan penurunan ini," kata Herli di Bandung Minggu (21/12).
Menurut Herli, jika sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait. "Terutama dengan Organda, yayasan lembaga konsumen, dan DPRD," katanya.
Menurut Herli, dari hasil perhitungan yang dilakukannya, memang ada pengaruh antara penurunan tarif BBM terhadap biaya operasi kendaraan. Perhitungan itu, kata Herli, sudah diajukan kepada gubernur Jawa Barat pekan lalu. "Besarnya sekitar empat persen untuk tarif bis kecil dan tiga persen untuk bis besar," katanya.
Herli berharap, keputusan penurunan ini sudah ada sebelum awal tahun depan. "Kalau sudah ada lampu hijau, saya harap keputusannya dapat adil untuk semua pihak," katanya.
Direktur PT Kereta Api Ronny Wahyudi mengatakan hal senada. Namun jika diberi pilihan, kata Ronny, dia cenderung ingin meningkatkan layanan dan fasilitas kereta api ketimbang menurunkan tarif. "Penurunan lima persen dari tiket Rp 50 ribu, misalnya, hanya Rp 2.500. Jadi mendingan kita tingkatkan saja pelayanan atau memperbaiki fasilitas," katanya.
Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal mengatakan akan segera mengirimkan surat kepada semua kepala daerah. Berdasarkan perhitungannya, kata Jusman, tarif angkutan umum antarprovinsi akan turun 5,22 persen. "Atas dasar itu akan ada surat kepada para gubernur, bupati, dan walikota," ujar Jusman.
Para kepala daerah ini kemudian akan menetapkan tarif angkutan antarkota dalam provinsi. "Tapi sejumlah bupati dan walikota sudah mengambil inisiatif untuk menurunkan tarif, termasuk Bandung yang agresif menurunkan tarif Rp 500," ujarnya.
RANA AKBARI FITRIAWAN
Menurut Herli, jika sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait. "Terutama dengan Organda, yayasan lembaga konsumen, dan DPRD," katanya.
Menurut Herli, dari hasil perhitungan yang dilakukannya, memang ada pengaruh antara penurunan tarif BBM terhadap biaya operasi kendaraan. Perhitungan itu, kata Herli, sudah diajukan kepada gubernur Jawa Barat pekan lalu. "Besarnya sekitar empat persen untuk tarif bis kecil dan tiga persen untuk bis besar," katanya.
Herli berharap, keputusan penurunan ini sudah ada sebelum awal tahun depan. "Kalau sudah ada lampu hijau, saya harap keputusannya dapat adil untuk semua pihak," katanya.
Direktur PT Kereta Api Ronny Wahyudi mengatakan hal senada. Namun jika diberi pilihan, kata Ronny, dia cenderung ingin meningkatkan layanan dan fasilitas kereta api ketimbang menurunkan tarif. "Penurunan lima persen dari tiket Rp 50 ribu, misalnya, hanya Rp 2.500. Jadi mendingan kita tingkatkan saja pelayanan atau memperbaiki fasilitas," katanya.
Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal mengatakan akan segera mengirimkan surat kepada semua kepala daerah. Berdasarkan perhitungannya, kata Jusman, tarif angkutan umum antarprovinsi akan turun 5,22 persen. "Atas dasar itu akan ada surat kepada para gubernur, bupati, dan walikota," ujar Jusman.
Para kepala daerah ini kemudian akan menetapkan tarif angkutan antarkota dalam provinsi. "Tapi sejumlah bupati dan walikota sudah mengambil inisiatif untuk menurunkan tarif, termasuk Bandung yang agresif menurunkan tarif Rp 500," ujarnya.
RANA AKBARI FITRIAWAN
