PARA Syndicate Prediksi Kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin Bakal Menurun

Reporter

Antara

Sabtu, 23 Oktober 2021 09:08 WIB

Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Berbagai lembaga mencatat kegagalan Jokowi-Ma'ruf dalam merealisasikan sejumlah janji kampanye. Namun hasil sigi kepuasan publik dari berbagai lembaga survei menunjukkan hasil berbeda.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan ada risiko penurunan efektivitas kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dalam sisa waktu 3 tahun pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin.

"Kinerja Kabinet Indonesia Maju tentu akan menurun karena persoalan loyalitas menteri dan fokus kerja," ujar Ari Nurcahyo dalam diskusi publik daring bertajuk Setelah 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Pandemi, Legasi, dan Tahun Politik, Jumat kemarin.

Ia menilai risiko penurunan kinerja itu tidak terlepas dari suhu politik saat ini yang dirasa lebih cepat naik dalam membuka tahun politik menjelang Pemilu 2024. Belum separuh jalan pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin, Ari Nurcahyo mengamati telah terjadi usung-mengusung capres dan cawapres di ruang publik. Selain itu, ada pula perang hasil survei kandidat calon presiden atau Capres 2024 dari beberapa menteri yang tengah menjabat, deklarasi relawan pendukung, bahkan koalisi partai.

Ari Nurcahyo mengatakan tensi politik yang meningkat dengan melibatkan politik identitas ataupun polarisasi politik dikhawatirkan bakal terjadi lagi pada 3 tahun ke depan atau menjelang Pilpres 2024.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin dapat mengantisipasi kemunculan politik identitas ataupun polarisasi politik itu sedini mungkin. "Politik identitas dan polarisasi politik harus kita waspadai sedini mungkin jangan sampai terulang seperti 2019, apalagi makin parah," kata Ari.

Advertising
Advertising

Dalam diskusi itu PARA Syndicate menyampaikan sejumlah tantangan utama dari lima program kerja prioritas Jokowi-Ma’ruf ke depannya. Tantangan itu diantaranya percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berhadapan dengan disrupsi teknologi di bidang pendidikan akibat pandemi. Kedua, pengaturan skala prioritas dan penanganan terhadap pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur.

Ketiga, penyederhanaan segala bentuk legalisasi di DPR tentang sejumlah rancangan undang-undang. Tantangan keempat bagi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin ialah peningkatan efisiensi penyederhanaan birokrasi dalam pemerintahan dan yang terakhir adalah penyelesaian krisis serta resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Berita terkait

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

1 jam lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

7 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

9 jam lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

10 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

16 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

1 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

1 hari lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya