INFO NASIONAL- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyayangkan rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di kalangan tenaga kependidikan. Data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) per 20 Oktober 2021, menyebutkan cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama untuk tenaga kependidikan baru mencapai 62,18 persen atau sekitar 3,4 juta jiwa dari target 5,5 juta jiwa.

Untuk itu Bamsoet mminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong tenaga pendidik yang belum divaksin untuk segera mengikuti program vaksinasi di sentra vaksinasi terdekat.

Dia juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota terutama di tingkat kecamatan untuk dapat memfasilitasi para guru atau tenaga kependidikan yang belum divaksin. Hal ini agar cakupan vaksinasi tenaga pendidik bisa segera terealisasi 100 persen.

Bamsoet juga meminta pemerintah untuk terus mengakselerasi program vaksinasi Covid-19, khususnya untuk tenaga pendidik yang akan mengikuti aktivitas tatap muka, seperti guru, siswa-siswi, dosen maupun tenaga kependidikan lainnya.

Terkait laporan Otoritas Jasa Keuangan/OJK yang mengidentifikasi potensi motif pencucian uang di luar pencarian keuntungan dari maraknya perusahaan pinjaman online ilegal di Indonesia, Ketua MPR RI meminta Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi OJK bersama Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus menyelidiki dan menelusuri kemungkinan motif tersebut, dan bila terbukti pihak-pihak tersebut ditindak tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bamsoet juga meminta OJK melakukan langkah sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pinjol yang resmi dan terdaftar di OJK dan menyarankan agar tidak membayar tunggakan utang yang tersisa,.

Menanggapi peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG tentang gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 21-22 Oktober 2021, Ketua MPR RI meminta BMKG untuk terus mengupdate potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut, sehingga masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan para nelayan dapat meningkatkan kewaspadaan.

Bamsoet juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang terjadi dan mempersiapkan lokasi pengungsian yang aman. Dia meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya korban jiwa di daerah-daerah yang disinyalir rawan bencana, dengan membuat simulasi pertolongan darurat.

Terkait rencana Kementerian Agama (Kemenag) mendorong sertifikasi pembimbing dan petugas haji oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Ketua MPR RI menyatakan dukungannya, Sertifikasi itu bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi sekaligus pengakuan terhadap para pembimbing dan petugas haji.

Selain itu Bamsoet meminta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi ini. Hal ini mencegah adanya informasi yang negatif dan kontra produktif yang menimbulkan keresahan baru di kalangan masyarakat ataupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menganggap sertifikasi ini sebagai kebijakan yang memberatkan. Dia juga mengimbau KBIH memiliki kesiapan yang matang untuk kebijakan sertifikasi oleh BNSP.(*)