Penyidik berinteraksi dengan tiga tersangka penyelundupan narkoba saat pers rilis di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 1 Maret 2021. Bea dan Cukai Bandara Soetta berhasil mengagalkan masuknya sabu seberat 3,05 kg yang disamarkan di dalam kapasitor kendaraan dan dibawa oleh seorang penumpang yang berprofesi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. ANTARA/Muhammad Iqbal
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno H Siregar mengatakan kepolisian akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada bandar narkoba guna memberikan efek jera.
"Sangat setuju bahwa terhadap bandar narkoba harus dikenakan TPPU supaya jera," kata Krisno di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2021.
Krisno menjelaskan latar belakang penerapan pencucian uang pada kasus narkoba dicetuskan dalam Konvensi PBB di Jenewa tahun 1988.
Menurut dia, pada konvensi tersebut dinyatakan bahwa penerapan TPPU untuk narkoba bukan tindak pidana lainnya. Namun, seiring waktu, penerapan TPPU dipakai untuk semua tindak pidana.
"Jadi negara-negara di dunia sepakat bahwa memang penerapan TPPU untuk pemiskinan. Bagi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri uang adalah darahnya sindikat kejahatan terorganisir," ujar Krisno.
Saat ini, kata Krisno, beberapa kasus pengungkapan narkoba yang ditangani oleh direktoratnya akan dikenakan TPPU, seperti pabrik obat keras ilegal di Yogyakarta.
"Salah satu dari tersangka yang kita tangkap hari ini dikenakan TPPU. Ada bandar dan pengendalinya," kata Krisno.
Dalam penerapan TPPU pada kasus narkoba ini, tambah Krisno, pihaknya hanya menerapkan terhadap pelaku yang berperan sebagai bandar atau pengendali. Sedangkan untuk kurir dan sebagainya dilihat dari perannya.
"Kalau memang biasanya kurir dan sebagainya kami melihat perannya, kalau pengendali kurir dengan mengikuti follow the money, kami bisa mengetahui siapa sebenarnya mastermind dari satu sindikat," ujar Krisno.
