TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) sudah berjalan selama dua tahun. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat nyaris tidak ada perubahan dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Alih-alih memperbaiki kerusakan, menurut ICW, rezim Jokowi-Ma'ruf justru melanjutkan pelemahan pemberantasan korupsi.

Mengacu pada janji saat Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf berjanji membangun penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Namun pada tahun kedua masa jabatannya, ICW melihat tidak ada kondisi yang mengarah pada upaya dan kebijakan yang sejalan dengan misi di atas.

"Sebut saja misalnya skandal TWK KPK, sebagai kelanjutan dari pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. Presiden Jokowi bahkan tidak menggubris rekomendasi Ombudsman serta Komnas HAM sama sekali untuk membatalkan kebijakan pemecatan sewenang-wenang pegawai KPK," ujar Peneliti ICW Lalola Easter dalam konferensi pers, Selasa, 19 Oktober 2021.

Berikut sejumlah poin catatan kritis ICW soal evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin:

- Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Setelah menyetujui revisi UU KPK dan memilih pimpinan KPK kontroversial, ICW menyebut babak akhir pelemahan KPK adalah TWK KPK. Diamnya Jokowi dalam kasus ini dinilai memberikan sinyal bahwa Presiden setuju dengan TWK KPK. "Padahal konsekuensi TWK KPK jelas, berbagai kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh sebagian dari 58 pegawai KPK yang dipecat mandeg, berhenti di aktor lapangan yang telah tertangkap," ujar Lalola.

ICW menilai sejumlah kasus korupsi kakap tidak ditindaklanjuti secara serius. Dalam kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara misalnya, KPK tidak mengusut dugaan keterkaitan individu-individu lainnya. "Padahal dua politisi PDIP, yaitu Ihsan Yunus dan Herman Hery disebut-sebut dalam kasus tersebut. Hingga hari ini, Harun Masiku yang menyuap anggota KPU RI pun tidak pernah bisa ditemukan," ujar Lalola.

- Tata Kelola Penegakan Hukum

Pada pertengahan Juni tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kehadiran buronan korupsi, Joko S. Tjandra. Kala itu, Joko diketahui masuk ke yurisdiksi Indonesia untuk mengurus permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tak lama berselang, Joko ternyata diketahui bekerjasama dengan sejumlah pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pegawai administratif di Jakarta agar kedatangannya tidak terdeteksi penegak hukum. Joker dibantu oleh pejabat penting Kepolisian, yakni Kepala Biro Pengawasan PPNS Polri, Brigjen Prasetijo Utomo dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dengan menghapus data red notice Joko.

"Di sini, tampak bahwa integritas anggota Polri masih perlu dibenahi lebih lanjut. Kejaksaan Agung juga menjadi pusat skandal Joker. Jaksa Pinangki Sirna Malasari membantu Joko dengan menawarkan action plan permohonan fatwa dari Kejaksaan Agung ke Mahkamah Agung agar buronan itu tidak bisa dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan," ujar Lalola.

- Karpet Merah Remisi Koruptor

Melemahnya spirit pemberantasan korupsi juga disebut menjalar hingga ke wacana remisi bagi koruptor.

Sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi bagi korupsi hanya berlaku untuk dua kategori, yaknijustice collaborator dan narapidana yang telah membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara.

Namun, wacana untuk melonggarkan syarat pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dinilai kembali mendapatkan momentumnya. Terpidana kasus korupsi penyuapan hakim, Otto Cornelis Kaligis, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 14 huruf (i) UU Pemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam putusan Nomor:41/PUU-XIX/2021, majelis hakim menolak seluruh permohonan dan tidak menghapuskan pembatasan remisi bagi koruptor, akan tetapi, dalam pertimbangannya, majelis hakim berpandangan bahwa pemberian syarat khusus terkait remisi bagi kejahatan korupsi tidak berorientasi pada konsep restorative justice dalam pembaharuan arah pemidanaan.

"Pertimbangan MK ini menjadi bahaya dan membuka ruang bebas tafsir bilamana hal tersebut dijadikan dasar untuk menghapus kewenangan dalam pengetatan pemberian remisi koruptor dalam PP 99/2012. Hal ini semakin mengkhawatirkan setelah DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk memasukkan UU Pemasyarakatan dalam program legislasi nasional tahun 2021," ujar Lalola.

- Ketidakjelasan Arah Politik Hukum Pembentukan Regulasi dan Kebijakan Antikorupsi

Saat ini, Pemerintah hanya punya satu kebijakan khusus pemberantasan korupsi, yakni Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres 54/ 2018). Ada tiga sektor yang menjadi fokus kerja dalam Stranas PK yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan catatan pada website resmi Stranas PK di stranaspk.kpk.go.id, dapat dilihat bahwa capaian pada masing-masing fokus masih belum optimal dengan capaian di bawah 50 persen.

"Capaian di atas semakin diperburuk dengan ketiadaan mekanisme evaluasi capaian dan kinerja, serta konsekuensi dari tidak tercapainya sejumlah agenda aksi pencegahan korupsi dalam Stranas PK," ujar Lalola.

DEWI NURITA

Baca: Rapor 2 Tahun: Jokowi - Ma'ruf Dinilai Tak Berkomitmen Jaga Demokrasi