Deretan Kasus Korupsi yang Lahir dari Dinasti Politik

Minggu, 17 Oktober 2021 16:37 WIB

Penyidikan KPK menunjukkan barang bukti milik tersangka dalam konferensi pers penahanan pejabat Kabupaten Musi Banyuasin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 16 Oktober 2021. KPK menahan 4 orang tersangka diantaranya Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari, dan direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin. TEMPO/Daniel Christian D.E

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin, memperpanjang daftar kasus korupsi yang berasal dari dinasti politik. Dodi merupakan putra sulung dari Alex Noerdin, yang merupakan eks Gubernur Sumatera Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dodi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayahnya, pada Sabtu, 16 Oktober 201.

Pada pertengahan September 2021 lalu, ayahnya, Alex Noerdin. telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, dalam kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Ini bukan kali pertama dinasti politik melahirkan korupsi. Tempo menghimpun sejumlah kasus. Berikut daftarnya:

1. Fuad Amin (Bupati Bangkalan 2003-2012)

Advertising
Advertising

Fuad Amin terjerat kasus pencucian uang saat menjabat. Kasus itu juga menyeret anak dan istri Fuad. Ia disebut menggunakan banyak orang untuk menampung duit yang diduga merupakan hasil korupsi, termasuk istri, anak, dan sopir.

2. Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010)

Syaukani terjerat korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2003 hingga 2004.

Anaknya, Rita Widyasari yang kemudian mengisi jabatan Syaukani pada 2010, juga terjerat kasus korupsi. Setahun setelah menjalankan masa jabatan keduanya pada 2017, Rita dicokok KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi.

3. Yan Anton Ferdian (Bupati Banyuasin 2013-2018)

Anton dicokok usai terbukti melakukan suap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin pada 2016 silam. Ia merupakan anak dari Amiruddin Inoed, yang merupakan Bupati Banyuasin sebelum dirinya.

4. Sri Hartini (Bupati Klaten 2016-2021)

Sri Hartini dijerat dengan dugaan suap uang setoran dari para PNS terkait promosi jabatan. Suaminya, Haryanto, juga pernah terjerat korupsi buku ajar pada 2004 silam dengan nilai korupsi mencapai Rp 4,7 miliar. Haryanto juga menjabat Bupati Klaten pada masa 2000 hingga 2005.

5. Atty Suharti (Walikota Cimahi 2012-2017)

Atty terjerat kasus suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017. Atty merupakan Walikota yang menggantikan suaminya sendiri, Itoc Tochija. Keduanya ditangkap pada 2017.

6. Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten 2007-2017)

Dinasti politik Ratu Atut yang paling terkenal. Dinasti ini pula yang melahirkan sejumlah perkara korupsi di Banten.

Mulai dari Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013, hingga perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selama menjabat, sejumlah kerabat Ratu Atut mulai masuk ke politik. Mulai dari Airin Rachmi Diany yang merupakan adik iparnya, hingga adik Atut, Tubagus Haerul Jaman.

7. Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo 2013-2021)

Puput Tantriana Sari ditangkap pada Agustus 2021 lalu. Ia ditangkap bersama suaminya, Hasan Aminuddin, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Nasdem, sekaligus mantan Bupati Probolinggo sebelum Puput. Ia ditangkap atas dugaan perkara jual beli jabatan kepala desa.

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

17 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

19 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

21 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya