Cerita Eks Pegawai KPK Usai Dipecat, Berwirausaha Hingga Merancang Buku

Reporter

Tempo.co

Jumat, 15 Oktober 2021 19:25 WIB

Sejumlah mantan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), Juliandi Tigor Simanjuntak (tengah) dan Yudi Purnomo (kiri) saat berfoto bersama di Pondok Melati, Bekasi, Senin, 11 Oktober 2021/ Tigor merupakan salah satu pegawai KPK yang dipecat karena dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Para mantan pegawai KPK tak tinggal diam usai dipecat karena dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Baru-baru ini, beberapa dari mereka berencana mendirikan partai politik. Namun ada juga mantan pegawai yang untuk sementara waktu mengisi kegiatan dengan berdagang.

Salah satunya adalah Juliandi Tigor Simanjuntak. Ia memutuskan untuk membuka warung nasi goreng di depan rumahnya. “Kegiatan yang ingin saya lakukan adalah usaha kuliner karena itu yang bisa saya lakukan, dan tidak butuh modal banyak,” ujar Tigor dalam Live Instagram bersama @tempodotco pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Tigor mengaku berwirausaha bukan hal baru. Ia mengatakan pada saat kuliah dan sebelum menjadi pegawai KPK sudah pernah membangun usaha.

“Waktu kuliah saya buka laundry kiloan. Itu menjadi sesuatu yang booming. Selain itu, saya juga pernah punya usaha cuci mobil,” ujarnya.

Kisah lain diutarakan oleh Tri Artining Putri. Mantan staf Humas KPK ini mulai aktif menulis series diary mengenai KPK di salah satu media online nasional. “Goals besarnya mau bikin buku tentang pengalaman empat tahun aku di KPK,” kata perempuan yang akrab disapa Puput ini.

Advertising
Advertising

Selain membuka usaha atau berkegiatan lainnya, seluruh mantan pegawai KPK yang dipecat mendirikan IM57+ Institute. Badan ini menjadi sarana untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi.

Mereka terus mengadvokasi soal maladministrasi dalam pelaksanaan TWK. Puput mengatakan gerakan advokasi akan terus dijalankan oleh para eks pegawai KPK bersama IM57+. Saat ini mereka tengah mengkaji bentuk organisasi yang tepat.

Baca juga: 57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

SRI RAHMAWATI | MAGANG

Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

51 menit lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

3 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

10 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

11 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

12 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

16 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

16 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

Cara Menyematkan Komentar di Instagram untuk Android dan iOS

19 jam lalu

Cara Menyematkan Komentar di Instagram untuk Android dan iOS

Untuk meningkatkan engagement, Anda bisa menyematkan komentar di Instagram. Ketahui cara menyematkan komentar di Instagram berikut ini.

Baca Selengkapnya