TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan ada dua acuan untuk tim seleksi dalam merekrut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

“Mencari penyelenggara pemilu yang memahami beban kerumitan pemilu dan situasi kekinian yang dialami bangsa dan negara,” kata Saan dalam diskusi, Rabu, 13 Oktober 2021.

Saan mengatakan, Pemilu 2024 merupakan sejarah dalam tahun yang sama terdapat pemilu sekaligus pilkada. Di hari yang sama terdapat pemilihan presiden, legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Selang beberapa bulan, ada pilkada untuk memilih 33 pasangan gubernur-wakil gubernur, dan 517 bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota. “Tentu ini semua membuat beban dan tingkat kerumitan pemilu jadi lebih tinggi,” katanya.

Di saat yang bersamaan, kata Saan, situasi di Indonesia masih mengalami krisis akibat adanya pandemi Covid-19. Situasi tersebut membutuhkan penanganan serius dan memberikan dampak signifikan terhadap semua hal, termasuk sektor ekonomi. Politikus NasDem ini menilai, faktor tersebut harus menjadi pertimbangan agar komisioner KPU dan Bawaslu yang terpilih tidak semata-mata memikirkan beban dan kerumitan pemilu, tapi juga beban negara akibat pandemi.

Menurut Saan, ke depannya dibutuhkan pemilu yang efisien, inovatif, dan berkualitas. Hal tersebut akan bergantung pada penyelenggara yang dapat mendesain tata kelola kepemiluan. “Sehingga dari waktu ke waktu pemilu kita makin demokratis, sehat, dan output pemilu itu juga semakin baik,” kata dia.

Untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang ideal, Saan menuturkan, anggota tim seleksinya harus yang profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri. Juga tidak terkontaminasi berbagai konflik kepentingan politik yang ada.

Timsel diminta transparan mulai dari proses pengumuman calon pendaftar KPU dan Bawaslu, menyampaikan detail nama yang mendaftar dengan latar belakangnya agar publik bisa melacak rekam jejaknya. “Nanti siapapun dari hasil timsel yang dikirim ke DPR, siapapun yang terpilih menjadi anggota KPU maupun Bawaslu, publik dari awal sudah tahu tentang kapasitas dan kredibilitas semua,” ucapnya.

FRISKI RIANA

Baca: 4 Anggota Timsel KPU Bawaslu dari Unsur Pemerintah, Kopel: Tabrak Amanat UU