TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Khoirul Umam, mengatakan saat ini Nahdlatul Ulama memiliki tiga pekerjan rumah besar yang harus diselesaikan menjelang Muktamar Pengurus Besar Nahldlatul Ulama (PBNU). Muktamar sendiri akan digelar 23 hingga 25 Desember 2021 di Bandarlampung.

Khoirul mengatakan yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi umat, terutama di kalangan Nahdliyyin di pedesaan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan Islam, khususnya pesantren, sebagai fondasi kekuatan Islam moderat di Indonesia.

"Ketiga, dalam konteks kemunduran demokratisi dan akutnya eksploitasi politik identitas di Indonesia, PBNU harus bisa menjadi payung besar yang mengayomi berbagai elemen kekuatan, terutama di internal masyarakat Islam," kata Khoirul saat dihubungi Tempo, Ahad, 10 Oktober 2021.

Sebagai champion of Islam Rahmatan Lil Alamin, Khoirul mengatakan NU harus bisa menjadi titik temu dari ragam perbedaan madhzab dan pemikiran. Terlebih di tengah kompleksitas tantangan masyarakat Islam di Nusantara.

"NU adalah orang tua yang harus bisa mengayomi, mendidik dan mendisiplinkan 'anak-anak'-nya, bukan justru terjebak dalam logika politik konfrontatif yang justru kontraproduktif, menjaga jarak, dan menambah kecurigaan umat kepada NU itu sendiri," kata Khoirul.

Karena itu, ia menilai refleksi atas spirit Khittah NU 1926 menjadi penting dan relevan untuk dicermati.

Selama dua periode kepemimpinan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Khoirul menilai bisa disebut positif dalam konteks upaya menetralisir kekuatan Islam radikal dan konservatif yang mencoba masuk ke struktur kekuasaan negara. Namun Khoirul menggarisbawahi sikap Said yang ia nilai membuka ruang intensifnya relasi PBNU dengan kerja-kerja politik praktis.

"Akibatnya sikap NU sebagai Islamic-based civil society menjadi kurang kuat dan lebih rentan dipengaruhi oleh dinamika kepentingan ekonomi-politik dari lingkaran kekuasaan," kata Khoirul.

Baca: Bursa Calon Ketua PBNU, Said Aqil Dinilai Masih Kuat