KKP: Rencana Aksi Regional 2.0 Langkah Besar Pembaruan CTI-CFF

Jumat, 8 Oktober 2021 10:39 WIB

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Sekretariat Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Indonesia (Setkonas CTI-CFF Indonesia) bersama lima negara anggota CTI-CFF lainnya, telah merampungkan rancangan Rencana Aksi Regional (Regional Plan of Action/RPOA) 2.0.

Rancangan itu diselesaikan melalui rangkaian pembahasan In-Situ Virtual Meeting Participation (VMP) melalui fasilitasi Sekretariat Regional CTI CFF pada 13-15 September dan 22-23 September 2021 lalu.

In-Situ VMP RPOA 2.0 yang difasilitasi Sekretariat Regional CTI-CFF dihadiri enam negara anggota CTI-CFF (CT6) yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor-Leste dapat menuntaskan dokumen rancangan RPOA 2.0. Hasil pembahasan tersebut tertuang dalam Chair Summary yang disepakati oleh CT6.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry selaku Ketua Delegasi Indonesia mengharapkan RPOA 2.0 dapat sejalan dan sesuai dengan visi dan misi CTI-CFF.

“RPOA 2.0 merupakan dokumen pembaruan dari dokumen RPOA CTI-CFF yang telah dinantikan sejak lama dan ini akan segera disahkan pada The 8th Ministerial Meeting pada Desember 2021 mendatang sebagai dasar pelaksanaan rencana aksi regional CTI-CFF ke depan,” ujar Hendra.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut Hendra menerangkan RPOA 2.0 memberikan gambaran tentang arah strategis, sasaran dan tujuan CTI-CFF untuk 10 tahun ke depan dan menguraikan prioritas utama kegiatan regional CTI-CFF untuk memenuhi kebutuhan negara anggota secara efisien dan optimal.

Selain itu, RPOA 2.0 juga menyatakan peran penting CTI-CFF untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir Segitiga Terumbu Karang melalui perlindungan keanekaragaman hayati laut dan perikanan untuk ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Setelah disahkan, RPOA 2.0 ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (National Plan of Action/NPOA) yang baru sebagai panduan bagi Indonesia dalam implementasi rencana aksi CTI-CFF di tingkat nasional,” katanya.

Ms Nilda Baling dari Filipina yang mewakili Chair MEWG CTI-CFF dan menutup pembahasan RPOA 2.0 tersebut memberikan apresiasi kepada seluruh delegasi CT6 yang bersama-sama menuntaskan dokumen tersebut di tengah kondisi pandemi Covid-19. Sekretariat Regional CTI-CFF bersama CT6 juga akan membahas dan menyepakati beberapa dokumen lain yaitu Financial, Communication and Implementation Strategies, yang akan berlangsung virtual pada Oktober 2021.

Selain KKP, anggota Delegasi Indonesia lainnya yang turut hadir dalam rangkaian pertemuan RPOA 2.0 adalah Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri selaku Focal Point Financial Resource Working Group (FRWG) dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP selaku Focal Point Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG).

Laut memberi banyak manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Karenanya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggomo menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

Yakni dengan memperkuat diplomasi maritim, kerja sama dengan berbagai negara dan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi biru (blue economy) yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut. (*)

Berita terkait

KKP Usung 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan di AJSB 2024

3 hari lalu

KKP Usung 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan di AJSB 2024

Kegiatan ini menandai perjalanan seperempat abad KKP dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Siapkan Aturan Pengelolaan Ikan Bilih

5 hari lalu

KKP Siapkan Aturan Pengelolaan Ikan Bilih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan aturan pengelolaan Ikan Bilih atau Mystacoleucus padangensis, karena mengalami penangkapan berlebih atau overfishing dan penurunan ukuran tangkap selama beberapa tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

7 hari lalu

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

Pendataan dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang pengelolaan ikan belida.

Baca Selengkapnya

KKP Kick Off Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024

8 hari lalu

KKP Kick Off Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024

Dilaksanakan serentak dari awal Mei hingga akhir Juni. Melibatkan 1.760 nelayan dari 22 kabupaten/kota dari 20 provinsi.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

10 hari lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmikan Modeling Kawasan Tambak BINS

10 hari lalu

Presiden Jokowi Resmikan Modeling Kawasan Tambak BINS

Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meresmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin (BINS), di Karawang, Rabu 8 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

11 hari lalu

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

Modeling budidaya ikan nila salin merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dibangun sejak 2023 di lahan seluas 80 hektare.

Baca Selengkapnya

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

18 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

24 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

25 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya