Komisi VIII DPR: Langkah Mensos Sudah Tepat

Rabu, 6 Oktober 2021 18:20 WIB

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto

INFO NASIONAL – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini menangani permasalahan data kemiskinan sudah tepat. Ia meminta kepada Kemensos, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk mempercepat pembaharauan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik, tidak mungkin Bu Risma marah,” katanya di Jakarta, Rabu, 6 Oktober 2021.

Yandri mengingatkan kepada stakeholder, terutama pemerintah daerah pemimpin RT/RW, dan para pendamping, jangan melakukan manipulasi data yang dapat merugikan masyarakat. “Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” ujar dia.

Stakeholder, seperti kepala desa diminta aktif untuk memasukkan data masyarakat yang layak menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah daerah juga perlu memastikan proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara akurat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Masyarakat pun perlu aktif melaporkan kepada pemerintah setempat bila ada data yang dinilai belum akurat maupun perubahan status sosial. “Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah,” ucap Yandri. (*)

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bali Maritime Tourism Hub Harus Terintegrasi

11 hari lalu

Bali Maritime Tourism Hub Harus Terintegrasi

Pelindo harus memastikan BMTH menjadi destinasi yang membuat wisatawan mancanegara bisa tinggal lama di Bali.

Baca Selengkapnya

Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

33 hari lalu

Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

Kerusakan jembatan di jalan nasional dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan keselamatan arus mudik.

Baca Selengkapnya

DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

33 hari lalu

DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

Komisi I akan meminta penjelasan terkait relokasi maupun standar operasional prosedur penyimpanan amunisi.

Baca Selengkapnya

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

39 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

44 hari lalu

Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

Sidang IPU di Swiss mengusung tema perdamaian karena ada 56 negara yang mengalami konflik bersenjata.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

45 hari lalu

DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

riset tersebut penting untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat setelah mencoba produk olahan minyak sawit mentah

Baca Selengkapnya

Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

56 hari lalu

Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

Sejumlah gagasan yang disampaikan Puan diadopsi pada joint statement di KTT Ketua Parlemen Perempuan.

Baca Selengkapnya

Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

57 hari lalu

Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

Puan mengimbau delegasi parlemen perempuan dari 24 negara memperjuangkan hak-hak perempuan di negara masing-masing.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Jakarta Ragukan Akurasi Data Sosial untuk KJMU

57 hari lalu

Anggota DPRD DKI Jakarta Ragukan Akurasi Data Sosial untuk KJMU

Mahasiswa penerima KJMU didasarkan pemeringkatan kesejahteraan atau desil yang terdapat di dalam DTKS.

Baca Selengkapnya

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

58 hari lalu

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.

Baca Selengkapnya