TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Telkom selaku operator aplikasi PeduliLindungi membahas persiapan penyelenggaraan ibadah umrah.

“Ini memang harus dipersiapkan sejak awal sehingga kalau ada kebijakan terbaru dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah, kami sudah siap,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman dalam keterangannya, Selasa, 28 September 2021.

Ramadhan mengatakan ada sejumlah isu yang berkembang dalam rapat. Pertama, mengenai pemanfaatan vaksin Covid-19 booster atau dosis ketiga.

Ada beragam kemungkinan skema pemanfaatan vaksin booster, termasuk apakah dimungkinkan dengan skema berbayar. Meski begitu, Ramadhan mengajak Kemenkes dan Kemenlu untuk mengupayakan jemaah umrah yang sudah vaksin dua dosis lengkap tidak perlu menggunakan booster.

“Jika memang harus menggunakan booster dan bagaimana skema pemanfaatannya, ini tentunya memerlukan kebijakan,” ujarnya.

Isu kedua mengenai pembacaan kode QR. Informasi yang mengemuka beberapa waktu lalu, kode QR sertifikat vaksin di Indonesia tidak terbaca oleh sistem di Arab Saudi.

Ramadhan menyampaikan berdasarkan penjelasan dari perwakilan Telkom, yang terjadi sebenarnya bukan tidak bisa dibaca. Tetapi, hal itu sengaja dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan data penduduk Indonesia. Kebijakan pengamanan data ini berlaku untuk semua negara.

Sehingga, Ramadhan mengungkapkan ada pembahasan bagaimana kode QR bisa terbaca dalam sistem dan data apa saja yang bisa dibuka berdasarkan kebutuhan informasi pihak Saudi. “Dari contoh sertifikat negara yang sudah mengirimkan jemaah, data yang dibutuhkan umumnya sebatas nama, nomor paspor, dan keterangan vaksin,” kata dia.

Isu berikutnya adalah alur visa. Seiring proses digitalisasi penyelenggaraan umrah, Ramadhan mengatakan ada sejumlah alur yang mengalami penyesuaian, termasuk penerbitan visa. Pihaknya akan mengidentifikasi sejumlah pertanyaan untuk dibahas bersama Duta Besar Arab Saudi di Jakarta.

Terakhir, Ramadhan bersama perwakilan kementerian dan Telkom membahas pentingnya penjajakan integrasi aplikasi PeduliLindungi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji (Siskopatuh). Integrasi diperlukan terkait dengan data jemaah, khususnya paspor dan visa. Sebab, pada aplikasi PeduliLindungi, yang terinput adalah data Nomor Induk Kependudukan.

“Aplikasi di Saudi membutuhkan data nomor paspor dan itu adanya di Siskopatuh. Ini yang akan kami jajaki untuk proses integrasi dengan PeduliLindungi,” ucapnya ihwal persiapan umrah.

Baca juga: Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Bisa Berangkat Umrah

FRISKI RIANA