Klaim Sekolah Tatap Muka Aman, Luhut: Sudah Bangun Sistem yang Paten

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 27 September 2021 19:26 WIB

Selama pandemi, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Komite ini dibentuk pada 20 Juli 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/aww.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta sekolah di level PPKM 1-3 segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Luhut menyebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan sistem penanganan dan strategi surveilans yang baik untuk mengantisipasi penularan Covid-19 saat sekolah tatap muka.

"Khusus masalah pendidikan, kami pemerintah tidak melihat ada masalah yang tidak bisa dikendalikan. Sistem yang dibangun Kemendikbud dan Kemenkes sudah paten," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Senin, 27 September 2021.

Ia menyebut potensi learning loss atau hilangnya kemampuan akademik pengetahuan atau keterampilan peserta didik lebih berbahaya jika terlalu lama tidak sekolah tatap muka.

"Bahwa ada tantangan sekolah tatap muka, ya, tapi kita lebih takut dan ngeri lagi kalau generasi akan datang tidak berpendidikan dan jadi bodoh. Itu perlu dihitung, ada risiko, tapi lebih besar risiko kalau sekolah tidak jalan. Itu merusak generasi yang akan datang," tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan ada sejumlah strategi surveilans atau deteksi Covid-19 yang disiapkan.

Pertama, pemerintah akan melakukan pelacakan dan testing dengan metode active case finding atau menjemput bola. Caranya, pemerintah akan mengidentifikasi jumlah sekolah di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan PTM. Selanjutnya, Kemenkes akan melakukan random sampling dengan mengambil sampel 10 persen dari total sekolah yang melaksanakan PTM.

Dari 10 persen tersebut akan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Kecamatan yang sekolahnya lebih banyak, otomatis sampel yang diambil akan lebih banyak. "Terus, kami ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah itu, semuanya di swab PCR dengan metode full testing. Jadi kami ambil beberapa tesnya sekali jalan," ujar Budi Gunadi.

Semua biaya swab PCR ditanggung pemerintah. Dari perhitungan Kemenkes, untuk kebutuhan testing lebih dari 520 ribu sekolah sudah disiapkan biaya test PCR per bulan sebesar Rp 515,5 miliar. "Kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta sampel per bulan atau sekitar 30 ribu per hari," ujarnya.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari hasil testing tersebut, jika positivity rate sekolah tersebut di bawah 1 persen, maka akan dilakukan pelacakan kontak erat, sementara PTM tetap berjalan.

Jika, positivity rate sekolah 1-5 persen, juga serupa, PTM tetap berjalan. "Kalau di atas 5 persen, nah kami tutup seluruh sekolah, karena ada kemungkinan menyebar. Sekolahnya kami ubah dulu menjadi online selama 14 hari sambil lakukan evaluasi. Setelah bersih, boleh sekolah lagi," ujar Menkes Budi Gunadi ihwal sekolah tatap muka.

Baca juga: Begini Disdik Depok Gelar Simulasi Belajar Tatap Muka Terbatas di SD dan SMP

DEWI NURITA

Berita terkait

Luhut Tawarkan Elon Musk Luncurkan Roket Starship ke Mars dari Biak

9 jam lalu

Luhut Tawarkan Elon Musk Luncurkan Roket Starship ke Mars dari Biak

Luhut pun sempat bertanya soal keseriusan Elon Musk meluncurkan roket ke Mars dan menawarkan peluncuran roket Starship dapat dilakukan di Biak, Papua

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

23 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

2 hari lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

2 hari lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

3 hari lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

3 hari lalu

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan takjub melihat kapal OceanX.

Baca Selengkapnya

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

6 hari lalu

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

Isu penghapusan BBM pertalite dibantah Pertamina. Sebelumnya Luhut sebut penggantian pertalite dengan bioetanol. "Harus ke sana larinya," katanya.

Baca Selengkapnya

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

9 hari lalu

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur minta Luhut tidak terburu-buru dalam pembebasan lahan di IKN karena berpotensi langgar HAM.

Baca Selengkapnya

Menteri Budi Gunadi Cari Model Penyaluran Anggaran Cegah Stunting

10 hari lalu

Menteri Budi Gunadi Cari Model Penyaluran Anggaran Cegah Stunting

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari model penyaluran dana pencegahan stunting.

Baca Selengkapnya